Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

KPU Desak Polisi Tangkap Penyebar Isu 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Oleh Noor Pratiwi
SHARE   :

KPU Desak Polisi Tangkap Penyebar Isu 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Pantau.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepolisian melalui cyber crime menangkap penyebar berita bohong terkait penemuan tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan 01 di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (2 Desember 2018). 

"Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kami meminta kepolisian mencari siapa yang menyebar informasi itu. Siapapun itu," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok. 

Pihaknya menilai apa yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bea dan Cukai serta pengecekan langsung yang dilakukannya bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Baca juga: KPU: Surat Suara Capres-Cawapres Tak Lagi Gunakan Angka 1 dan 2

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya meminta aparat kepolisian untuk melacak dan menangkap orang yang telah menyebarkan informasi bohong tersebut.

"Jadi orang-orang yang meganggu pemilu kita, yang mendelegitimasi pemilu kita harus ditangkap, kami akan lawan," katanya. 

KPU mendapatkan informasi jika ada tujuh kontainer surat suara asal China yang sudah tercoblos untuk pasangan nomor 01 ada di Tanjung Priok sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah itu pihak KPU melakukan koordinasi dengan Bea dan Cukai, kepolisian maupun pihak terkait lainnya.

Baca juga: Komisi II DPR: Hoax Surat Suara Tercoblos di 7 Kontainer Adalah Teror Pemilu 2019

Pihak KPU memastikan informasi yang berkembang adalah berita bohong. Untuk itu pihaknya meminta aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengusut penyebar berita berantai tersebut. Apalagi tahapan pencetakan surat suara baru berjalan.

Komisioner KPU Hasyim Asyari membenarkan jika tahapan pencetakan surat suara baru berjalan. Dengan demikian bisa dipastikan surat suara belum dicetak.

"Hari Jumat 4 Januari nanti ada undangan validasi kepada dua calon dan pengurus DPP partai politik untuk validasi surat suara. Artinya pengadaan belum berjalan. Kalau sudah ada kabar barang cetakan itu mengesankan diam-diam siapa tau KPU sudah mencetak. Kami pastikan KPU belum mencetak," katanya saat dikonfirmasi.

Penulis :
Noor Pratiwi