KPU Klaim Telah Perlakukan SBY dengan Hormat Saat Deklarasi Damai

Pantau.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut memperlakukan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan hormat saat deklarasi kampanye damai yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 23 September 2018.

"Kami mempersilakan semua pihak memberikan saran, masukan kritik kepada KPU, tetapi perlu diketahui KPU memperlakukan SBY dengan hormat," ujar Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Baca juga: SBY Tinggalkan Deklarasi Kampanye Damai KPU Lebih Cepat, Ada Apa?

Wahyu mengungkapkan selain sebagai ketua umum Partai Demokrat, SBY merupakan presiden keenam sehingga KPU menghormatinya dengan menempatkannya di urutan mobil golf ketiga saat karnaval.

Partai Demokrat memiliki nomor urut 14 sehingga seharusnya mobil golf yang dinaiki SBY berada di urutan 14 saat karnaval tersebut.

"Karena ketum dan presiden keenam, kami hormati dengan berada di urutan ketiga setelah rombongan capres-cawapres 01 dan capres-cawapres 02," jelas Wahyu.

Mengenai provokasi yang disebut menjadi penyebab SBY walk out dalam acara itu, Wahyu mengaku hingga kini tidak memahami perkataan apa yang dinilai merupakan provokasi karena belum terdapat laporan.

Selain itu, peristiwa yang terjadi di luar area deklarasi kampanye damai itu, kata Wahyu, sudah masuk masa kampanye sehingga masyarakat mempunyai kebebasan berekspresi menyampaikan pandangan politiknya terkait Pemilu 2019.

Ia menilai deklarasi kampanye damai di area Monas berjalan sesuai rencana dengan tertib dan damai.

Baca juga: SBY diteriaki Projo, Sandiaga Minta KPU Segera Evaluasi Diri

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai alasan SBY meninggalkan arena "Deklarasi Kampanye Damai" perlu diperiksa lebih dalam.

"Mengenai Pak SBY walk out itu hak kebebasan beliau dalam melakukan ekspresinya, tetapi kenapa beliau walk out, itu perlu diperiksa apakah memang seperti yang diucapkan atau memang teman-teman KPU agak kewalahan saat itu," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI Jakarta, Senin, 24 September 2018.