Forgot Password Register

Maju Mundur Penerapan Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok Tahun 2019

Maju Mundur Penerapan Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok Tahun 2019 Ilustrasi (Pixabay)

Pantau.com - Ekonom World Bank Indonesia Frederico Gil Sander berharap pemerintah untuk terus menjalankan kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai rokok pada 2019.

"Kami harapkan penyederhanaan struktur cukai tersebut bisa kembali berjalan tahun depan," ucap Frederico dalam keterangan yang diterima, Jumat (7/12/2018).

Ia berpendapat kebijakan penyederhanaan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK 146 tahun 2017) yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sudah baik.

Karena itu, dia sangat menyayangkan kebijakan yang baru berjalan pada 10 "layer" tersebut ditunda penerapannya.

Baca juga: Waduh! 45 Persen Pekerjaan akan Dilakukan Mesin, Manusia ke Mana?

"Penyederhanaan struktur cukai tembakau sebetulnya merupakan langkah yang sudah tepat. Itu menunjukkan reformasi gradual yang baik," katanya saat diskusi "Indonesia s Economic & Political Outlook 2019" di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Abdillah Ahsan menyatakan kebijakan penyederhanaan yang dibuat Kementerian Keuangan sudah tepat. Jika direvisi, maka kebijakan ini tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami ingin meyakinkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan cukai agar konsisten dengan yang sudah diputuskan. Karena kan PMK sudah keluar. Kalau dicabut dan diperlemah, maka kalangan masyarakat sipil yang mempertanyakan. Ada apa di balik itu?," kata Abdillah.

Baca juga: Agar Tak Kewalahan, Toko Online Berbenah untuk Harbolnas 2018

PMK 146 tahun 2017 menyederhanakan struktur tarif cukai rokok berjumah 10 "layer" pada 2018. Dari 2019 sampai 2021 mendatang, tarif cukai rokok juga disederhanakan setiap tahunnya menjadi 8,6, dan 5 "layer". Adapun pada 2017 lalu, tarif cukai rokok mencapai 12 "layer".

Ia juga menambahkan revisi PMK justru akan menciptakan polemik besar di publik.

"Kami tidak setuju jika ada revisi karena Pemerintah sudah mengeluarkan perencanaan yang berkekuatan hukum tetap melalui peraturan menteri keuangan," ujar Abdillah. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More