Pantau Flash
Sulitnya Klaim Asuransi Masuk 10 Besar Keluhan Konsumen Indonesia
4 Bocah Jadi Tewas Akibat Kebakaran Rumah di Kota Batu
Bukan Erick Thohir, Gojek Justru Tarik Boy Thohir untuk Isi Kursi Komisaris
Kemenpora-PASI Saring Atlet Berprestasi di ASG untuk SEA Games
Kabar Buruk, PHK Pekerja Nissan Bertambah Hingga 10.000

Mendagri Instruksikan Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran

Headline
Mendagri Instruksikan Pejabat Daerah Tolak Bingkisan Lebaran Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran yang meminta seluruh kepala daerah dan pejabat daerah untuk menolak pemberian bingkisan Lebaran yang berhubungan dengan jabatan mereka, guna mencegah tindak pidana gratifikasi.

“Bersama ini diminta agar menginstruksikan kepada seluruh ASN/Anggota DPRD menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” kata Tjahjo Kumolo dalam surat edaran yang diterima di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Mendagri Singgung Penerapan Sistem e-Voting untuk Pemilu ke Depan

Apabila menerima gratifikasi Lebaran berupa makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa, Mendagri meminta bingkisan tersebut diserahkan kepada lembaga sosial sebagai bantuan. Penyerahan bantuan tersebut juga harus dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing pemda, dengan disertai penjelasan dan dokumentasi penerimaannya.

“Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud,” tambahnya.

Selain instruksi untuk menolak pemberian bingkisan Lebaran tersebut, Mendagri juga meminta agar kepala daerah dan pejabat daerah tidak mengajukan proposal atau permintaan dana, sumbangan maupun hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR).

Pejabat daerah juga dilarang untuk menggunakan mobil dinas dan fasilitas kedinasan lain untuk mudik maupun keperluan pribadi selama libur Lebaran.

Baca juga: Ada Informasi Gratifikasi dan Korupsi? Laporin ke Layanan Call Center KPK

Untuk memperkuat instruksi tersebut, Mendagri membuat dua surat edaran yakni SE Nomor 003.2/3975/SJ tertanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan pada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi serta SE Nomor 003.2/3976/SJ tertanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan pada Bupati/Walikota serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

SE tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti surat Ketua KPK Nomor B/3956/GTF.00.02/01- 13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 hal Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan.

Share this Post:
Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Sigit Rilo Pambudi
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Category
Nasional

Berita Terkait: