Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Nelayan Mengeluh Kurangnya Infrastruktur, Kata KKP

Oleh Tatang Adhiwidharta
SHARE   :

Nelayan Mengeluh Kurangnya Infrastruktur, Kata KKP

Pantau.com - Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M Zulficar Mochtar, menyatakan bahwa salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh nelayan di berbagai daerah adalah kurangnya infrastruktur yang memadai terutama di kawasan pesisir Nusantara."Permasalahan serius yang dihadapi nelayan saat ini kurangnya infrastruktur, selain padatnya populasi," kata Zulficar Mochtar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (23/12/2019).Dirjen Perikanan Tangkap KKP menyatakan, pemerintah terus mendorong berbagai pihak, tidak hanya BUMN dan swasta dalam berkontribusi pembangunan kampung nelayan.

Baca juga: Anggaran KKP Diprediksi Akan Meningkat Rp1,1 Triliun pada 2021


Untuk itu, ia juga mengapresiasi Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang turut berperan serta dalam membangun kampung nelayan berkemajuan di Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah."Ini merupakan terobosan sinergi antara pemerintah dengan Muhammadiyah sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Penataan kampung nelayan ini merupakan upaya dalam menghilangkan kesan pemukiman nelayan yang kotor dan kurang nyaman," katanya.Menurut dia, dampak dari kurangnya infrastruktur adalah pemukiman nelayan yang kurang layak huni dan sanitasi yang tidak memadai.Berbagai permasalahan seperti itu dinilai bisa menimbulkan berbagai penyakit bagi warganya serta tidak memiliki daya saing sebagai desa nelayan.

Baca juga: KKP Akui Tak Bisa Selesaikan Persoalan Perikanan Nasional


Sebagaimana diwartakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menilai pembangunan dan perbaikan kawasan nelayan dapat meningkatkan meningkatkan ekonomi para nelayan."Laut adalah masa depan negara Indonesia sebagai negara maritim. Untuk itu Kementerian PUPR selalu koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan harkat nelayan, sebagai penghayatan Indonesia sebagai negara kepulauan," kata Menteri Basuki.Pembangunan kawasan nelayan menurut Menteri Basuki perlu dilakukan lintas sektoral mulai dari hunian, penataan kawasan pantai termasuk sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan.Adanya kawasan nelayan yang ditingkatkan infrastrukturnya seperti hunian, sanitasi dan air bersihnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi para nelayan tersebut.Menteri PUPR itu mengatakan bahwa program pembangunan dan perbaikan kawasan nelayan telah laksanakan di sejumlah wilayah pesisir di Indonesia seperti di Kalimantan Barat, Pontianak, Tegal, dan Tambak Lorok Semarang.

rn
Penulis :
Tatang Adhiwidharta