Pantau.com - Wasekjen PDIP Ahmad Basarah berang saat ada pihak yang menyebut pertemuan Joko Widodo dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai upaya memecah belah koalisi yang tengah dibangun kubu oposisi.
Sebaliknya, Basarah mengklaim justru pihak yang memandang pertemuan Jokowi dengan PKS dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 sebagai pemecah belah sesungguhnya.
Baca juga: Jokowi Bertemu PA 212, PDIP 'Ngarep' Dukungan Pilpres?
"Orang-orang kelompok dan golongan yang menganggap pertemuan dengan Pak Jokowi, silaturahmi Pak Jokowi dengan PKS dengan Alumni 212 sebagai satu upaya-upaya memecah belah, justru mereka yang berpikir ingin memecah belah bangsa," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).
Basarah melanjutkan, seharusnya berbagai elemen haruslah menyambut baik pertemuan-pertemuan itu semata-mata demi mempersatukan Indonesia, selaras dengan jabatan Jokowi sebagai kepala negara Republik Indonesia.
"Kepala pemerintahan kewajibannya setelah disumpah menjaga persatuan nasional bangsa Indonesia. Bukan justru (dianggap) sebaliknya, apa lagi dianggap sebagai kepentingan elektoral," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Baca juga: PAN Nilai Terlalu Prematur Kaitkan Pertemuan Jokowi-PA 212 Bermuatan Politis
Lebih lanjut, kata dia, sebelum KPU menetapkan Jokowi sebagai calon presiden di Pemilu 2019, maka jabatannya tetaplah sebagai kepala pemerintahan Indonesia.
"Sehingga tidak ada jabatan dan kapasitas lain bagi diri yang melekat 24 jam bagi Pak Jokowi saat ini adalah selain sebagai Presiden Republik Indonesia," katanya.
- Penulis :
- Adryan N
