Pantau.com - Penunjukan Kontraktor PT. Totalindo Eka Persada untuk proyek pembangunan rumah DP Rp 0 dinilai bersekongkol dengan Pemprov DKI. Komite Anti-Korupsi Indonesia (KAKI) pun melaporkan proyek tersebut ke KPPU karena tidak ada proses lelang proyek.
Proyek ini dianggap melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Namun Dirut PT Totalindo Eka Persada, Donald Sihombing membantah hal tersebut Ia mengatakan, proyek yang dijalankan tersebut murni modal perusahaan yang bekerja sama dengan PD Pembangunan Sarana Jaya tanpa dana APBD.
"Ini murni dari kami modal tanah punya Sarana Jaya 3 Hektar, Rp150 miliar kita bayar 25% ke Sarana Jaya. Sama seperti di Lebak Bulus kita udah bayar Rp100 miliar sama sekali nggak ada uang APBN disini. Nggak ada terlibat BLUD disini. Nanti pas penjualan 703 unit, dana seluruh dari kami, (saat) penjualan (baru) nanti melalui BLUD bulan April," ujarnya saat jumpa pers di ruang seminar 1, Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2018).
Donald memastikan, penetapan Totalindo sebagai mitra kerja sama PD Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) pada proyek DP Rp 0 di Klapa Village telah sesuai dengan ketentuan.
"Nggak ada uang negara, nggak ada KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Semua melalui aturan," paparnya.
Ia menuturkan, kerja sama pengembangan proyek DP Rp 0 Klapa Village dengan Sarana Jaya tersebut menggunakan skema Kerja Sama Operasi (KSO), dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk membiayai tanah, bangunan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proyek sesuai penyertaan berdasarkan perjanjian kerja sama yaitu Sarana Jaya sebesar 75% dan Totalindo sebesar 25%.
"Kita pakai modal belum kerja aja sudah bayar lahan ke sarana jaya, untuk Lebak bulus dan Klapa Village, coba karena isu gini kita mundur Sarana Jaya pusing, jadi nggak benar," katanya.
Ia menambahkan, isu ini mengganggu stabilitas perusahaannya, "kita kan TBK banyak masyarakat terganggu dengan saham kita Totalindo 2000 karyawan tetap staf permanen, 8000 yang harus makan belum tukang, menyangkut nasib orang banyak," pungkasnya.
Dalam kesepakatan awal PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Totalindo Eka Persada Tbk sepakat melakukan kerja operasional untuk 4 (empat) tower komersial. Awal Januari PD Pembangunan Sarana Jaya meminta kepada PT Totalindo Eka Persada Tbk untuk membangun 1 (satu) dari Tower Komersial tersebut dijadikan Rusun DP Rp 0 dan PT Totalindo Eka Persada Tbk menyetujui hal tersebut.
- Penulis :
- Widji Ananta
