Pantau Flash
Boeing Klaim 737 MAX Kembali Layani Penerbangan Komersil Januari Mendatang
PAN: Kami Dukung Amandemen Terbatas UUD
Dovizioso Akui Berat Rebut Gelar Juara Tim MotoGP 2019
DPD RI Sebut Pilkada Bisa Kembali Dipilih oleh DPRD
127.462 Hektar Lahan di Kalimantan Hangus Terbakar Akibat Karhutla

Sebelum Ada KPK, Ini 4 Kasus Besar Korupsi di Indonesia

Headline
Sebelum Ada KPK, Ini 4 Kasus Besar Korupsi di Indonesia Ilustrasi Korupsi. (Foto: Pantau.com)

Pantau.com - Korupsi selalu menjadi momok di negeri ini, berderet kepala daerah dan anggota DRPD tertangkap tangan sedang melakukan transaksi haram. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku badan hukum telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Sepanjang 2018, komisi antirasuah sudah melakukan 28 operasi tangkap tangan dan menetapkan 108 orang sebagai tersangka. Ini merupakan OTT terbanyak dalam sejarah terbentuknya KPK. 

Baca juga: KPK Surati DPR Rekam Jejak Capim Firli, Komisi III: Kenapa Baru Sekarang?

OTT KPK membuktikan korupsi telah menjadi bahaya laten. Korupsi telah merajalela sejak masa dahulu. Lantas bagaimana penanganan korupsi saat KPK belum ada?

Apa Saja Daftar Kasus Korupsi Besar di Indonesia?

Berikut adalah kasus korupsi besar masa orde baru yang bersumber dari Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di harian Indonesia Raya: Korupsi dan Ekonomi, Ekspres Volume 1 Issues 3-25 tahun 1970, Bisnis Militer Mencari Legitimasi dan Tim ICW.

1. Kasus Coopa

Pada 31 Januari 1970, Soeharto membentuk Tim Empat yang diketuai oleh Wilopo, untuk memberangus korupsi di pemerintahannya. Gebrakan Tim Empat sangat menggemparkan, karena berhasil mengungkap skandal korupsi melibatkan seorang jendral dikenal dekat dengan Cendana.

Sang jenderal memiliki kedekatan dengan sang presiden lantaran berurusan dengan Coopa, perusahaan pemasok pupuk untuk program pertanian pemerintah “Bimas Gotong Royong”.

Lalu pada 11 Maret 1970, Soeharto mengadakan pertemuan dengan Komisi Empat di Istana Merdeka, adapun agendanya membahas masalah penyelewengan Bimas Coopa. Hasilnya, Kejaksaan Agung menahan Arief Husni atau Ong Seng Keng, pemilik Coopa, pada Agustus 1970.

Selain Coopa, Arif Husni juga merangkap direktur Bank Ramayana, tempat Probosutedjo, adik Soeharto, ikut duduk dalam jajaran pemegang saham di bank itu. Korupsi dalam program swasembada pangan nasional ini merugikan keuangan negara sebesar US$ 711.000.

Diduga, Arief tidak bekerja sendiri. Di belakangnya tersiar kabar, seorang jenderal dan ketua tim Penerbitan Keuangan Negara ikut bermain.

2. Kasus Badan Urusan Logistik

Posisinya sebagai lembaga langsung di bawah presiden menjadikan Bulog bisa menikmati dana non bujeter di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kewenangan ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sulit menjamah alur keuangan Bulog.

Prakteknya, Bulog tidak pernah membeli langsung bahan pangan dari petani melainkan dari para pedagang perantara dan operasi pasar juga dilakukan melalui perantara. Perantara arus utama pada kaitan pembelian dengan Bulog, tak lain Go Swie Kie atau Dasuki Angka Subroto.

Dasuki Angka Subroto memulai bisnis utamanya sebagai importir beras dan kacang kedelai untuk Bulog, sehingga dijuliki 'Bulog Swasta'.

Kepala Bulog kala itu, Achmad Tirtosudiro, menyatakan operasi Bulog terhambat oleh ketidakberesan administrasi sehingga dana senilai Rp 1,3 miliar (atau senilai US$ 800000 kala itu) mengendap.

Imbasnya, Acmad Tirtosudiro diberhentikan dari jabatan Kepala Bulog atas dugaan korupsi, pada Juni 1973. Dia justru beralih tempat kerja, menjadi Duta Besar RI di Republik Federasi Jerman atau Jerman Barat.

Baca juga: Infografis 4 Poin Vital dalam Revisi UU KPK yang Ditolak Jokowi

3. Kasus Pertamina

Di bawah kuasa penuh Ibnu Sutowo, Pertamina dikelola secara tertutup. Ketika Slamet Bratanata, Menteri Pertambangan mencoba mengatur Pertamina seperti mempersyaratkan kontrak dengan tender terbuka, justru Bratanata terpental. 

Direktorat Minyak dan Gas kemudian dialihkan dari Kementrian Pertambangan, menjadi langsung berada di bawah presiden Soeharto. Bratanata pun diberhentikan tahun 1967. Meski BUMN, prakteknya Pertamina di bawah Ibnu Sutowo bertanggungjawab bukan kepada Menteri Pertambangan tetapi kepada militer.

Neraca tidak pernah diumumkan dan laba tidak pernah dipublikasikan. Walaupun pajak berhasil disetor ke pemerintah naik dari 15% menjadi 50% pada tahun 1973, tetapi tidak mencerminkan besarnya laba Pertamina. Pengelolaan serba rahasia tersebut diyakini Pertamina menjadi sumber keuangan TNI paling besar.

Tanpa akuntabilitas pengelolaan dan transparasi, Pertamina kemudian terpuruk. Tahun 1975, Pertamina tidak mampu membayar default sejumlah hutang luar negeri jangka pendek mencapai US$ 1,5 miliar.

Tahun 1976 kembali terungkap Pertamina gagal membayar hutang jatuh tempo mencapai US$ 10 miliar, sehingga Ibnu Sutowo tergusur dari kursinya.

4. Kasus Bapindo

Sosok koruptor kelas kakap, Eddy Tanzil mengajukan permohonan kredit bagi proyek Golden Key Petrokimia kepada Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Guna memudahkan pinjaman, ia mendapat surat referensi Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Sudomo.

Surat tersebut digunakan Eddy Tanzil untuk mengubah fasilitas usance L/C menjadi red clause L/C. Dalam kegiatan bisnis, Letter of Credit atau kerap disebut L/C. L/C memiliki fungsi jaminan pembayaran, instrumen kredit dan pedoman jika terjadi permasalahan.

Berdasarkan jangka tempo pembayaran, L/C dibagi dua yakni usance L/C dan sight L/C. Untuk pembayaran di muka, dikenal ada dua macam yaitu red clause dan advance payment. 

Red clause berarti pembayaran di muka kepada eksportir diberikan oleh negotiating bank. Kredit diajukan Eddy Tanzil itu pun dicairkan oleh Bapindo seluruhnya pada akhir 1991.

Dalam perjalanannya, proses pembangunan pabrik Golden Key tidak berjalan dengan semestinya. Dari usaha nakal itu, negara dirugikan sebesar 1,3 trilyun. PN Jakarta Pusat telah memvonis bersalah Eddy Tanzil selama 20 tahun penjara, pidana denda 30 juta membayar uang pengganti 500 milyar dan mengganti uang negara 1,3 T. 

Namun Eddy Tanzil berhasil kabur, hingga hari ini. Konon kabarnya ia tengah berada di China.

Tim Pantau
Sumber Berita
Dari berbagai sumber
Editor
Widji Ananta
Penulis
Kontributor - RZS
Category
Nasional

Berita Terkait: