Pantau.com - Para sekretaris jenderal partai dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM) yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi Kantor KPU RI, untuk memberikan masukan kepada lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, kedatangan pihaknya tidak terlepas dari masih adanya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 kali ini.
"Jadi kita ke KPU tadi diterima tiga komisioner yakni Pak Viryan, Ibu Evi dan Mas Pram untuk menyampaikan beberapa hal, karena kita tahu 15 Desember akan datang akan dilakukan penetapan DPT setelah diperbaiki untuk tahap ketiga," kata Muzani di Kantor KPU, Jakarta Pusat (10/12/2018).
Baca juga: Politisi PDIP Sebut DPT Ganda Bentuk Manuver Politik Kubu Prabowo-Sandi
Wakil Ketua MPR RI itu mengugkapkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga ingin mesatikan kepada KPU jika masyarakat yang sudah memiliki hak pilih masuk dalam DPT. Menurutnya, itu penting agar hak politik masyarakat yang sudah memiliki hak pilih bisa memberikan suaranya di Pilpres 2019.
"Untuk memastikan bahwa 17 April tahun depan seluruh warga negara Indonesia untuk memilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam hal memilih, makanya kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer tidak menggunakan hak pilihnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya ingin memastikan nama warga yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu 2019 tidak ganda. Pasalnya kata Muzani, DPT ganda bisa menentukan hasil Pemilu 2019.
"Kedua untuk memastikan nama tersebut atau nama yang memiliki kepastian memilih tidak terdaftar dua kali, baik dialamat yang sama ataupun berbeda. Kami ingin memastikan bahwa nama tersebut adalah nama yanf tidak terulang dua kali," tuturnya.
Baca juga: Gerindra Pertanyakan Keseriusan KPU Terkait DPT yang Belum Beres
Sementara ditemui di tempat yang sama, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, pihaknya juga menanyakan tentang 31 juta data kependudukan belum masuk DPT yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri.
"Jadi tadi kita konsentrasi untuk mempertanyakan kembali tentang 31 juta yang tiba-tiba disodorkan oleh Dukcapil. Karena kami masih berasumsi, masih ada pertanyaan besar jangan-jangan apakah ini pintu masuk penggelembungan atau apa, kami ingin memastikan. Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman, karena KPU mencoba ikut menelusuri ini semua," tandasnya.
Untuk diketahui selain Muzani dan Priyo, turut hadir Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian yang juga Jubir BPN Prabowo-Sandiaga.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
