Forgot Password Register

Tim BPN Prabowo-Sandi: Bupati Boyolali Langgar Dua Pasal Soal Polemik 'Tampang Boyolali'

Tim BPN Prabowo-Sandi: Bupati Boyolali Langgar Dua Pasal Soal Polemik 'Tampang Boyolali' Habiburokhman dan Dahnil Anzar (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman menilai ada dua dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Bupati Boyolali Seno Samudro terkait tanggapannya soal ucapan Prabowo tentang 'Tampang Boyolali'. Menurutnya, sikap Seno bisa dikenai pelanggaran UU no 7 tahun 2017 khususnya pasal 282 junto 547.

"Kami mencermati ada dugaan pelanggaran hukum terutama yang dilakukan Pak Bupati. Baik itu masuk pelanggaran UU No 7 tahun 2017 khususnya pasal 282 junto 547 yang intinya melarang seorang pejabat melakukan membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," ujar Habiburokhman saat jumpa pers di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (6/11/2018).

Baca juga: Ini Alasan BPN Prabowo-Sandi Laporkan Bupati Boyolali ke Kepolisian dan Bawaslu

Selain itu juga menurutnya Seno sudah melanggar pasal 156 KUHP tentang penyebaran kebencian atau ujaran kebencian. Pasalnya Bupati Boyolali itu dalam menanggapi isu itu sudah di luar nalar.

Ia melanjutkan, ada beberapa kalimat yang berupa bukti rekaman berhasil didapatkan tim hukum Prabowo-Sandi. Habiburokman menekankan, ada penggunaan kalimat yang sangat keterlaluan dan kasar. Sehingga hal itu bukan sekadar mencemarkan nama baik Prabowo, namun dapat diduga sebagai ujaran kebencian.

"Dan itu kita ingin serahkan ya, sudah ada pihak pihak yang melaporkan juga dari advokat pendukung Prabowo sudah melaporkan ke dua dugaan tersebut ke Bawaslu RI dan Bareskrim Polri," tuturnya.

Baca juga: Soal Pidato Prabowo 'Tampang Boyolali', Sekjen PDIP: Ucapan Pemimpin Harusnya Positif

Kendati begitu, hingga kini Tim Advokasi dan Hukum secara resmi belum melaporkan pelanggaran bupati Boyolali ke aparat penegak hukum. Namun, katanya, tim hukum terus memantau karena di dua persoalan itu yakni pelanggaran pemilu dan ujaran kebencian bukanlah delik aduan, melainkan delik umum.

"Jadi kalau di delik umum itu kalo sudah ada yang melapor sebenarnya tidak  perlu lagi ada pelaporan dari yang merasa dirugikan. Karena yang dirugikan kalau delik umum itu bukan orang perorang yang disebut tapi masyarakat secara luas," imbuhnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman dan kawan-kawan hanya berharap persoalan ini bisa diusut tuntas secara hukum dan pihak-pihak yang menurutnya sudah jelas terbukti bersalah untuk bisa bertangungjawab atas apa yang telah diperbuat.

"Dan kami mengajak masyarakat untuk terus memantau. Jadi sama-sama kita lihat secara hukumnya nanti bagaimana," pungkasnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More