Forgot Password Register

Headlines

TKN Minta MK Waspadai Manuver Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi,Maksudnya?

TKN Minta MK Waspadai Manuver Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi,Maksudnya? Tim BPN saat ajukan gugatan di MK (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mewaspadai sepak terjang Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2019 nanti.

Sebab BW, kata Inas, punya rekam jejak hitam penanganan hukum ketika menghadirkan saksi palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010.

Baca juga: Waketum PAN Kritik Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Saat di MK, Soal Apa?

"Jejak ‘korupsi’ hukumnya, jelas ada terutama dalam kasus saksi palsu. Dia menjadi tersangka pada 2010," kata anggota TKN, Inas Nasrullah Zubir saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/5/2019).

Kala itu, Inas melanjutkan, penyidik kepolisian sesungguhnya telah mempunyai bukti untuk menjerat BW dalam kasus saksi palsu sengketa Pilkada Kotawaringin Barat. Setelah kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan, justru dikesampingkan demi kepentingan umum (deponering) oleh Jaksa Agung.

“Ingat deponering itu mengesampingkan perkara yang sudah ada buktinya dengan alasan demi kepentingan umum. Jadi bukan tidak ada bukti, melainkan penegakan hukum terhadap BW saat itu dikorbankan demi kepentingan umum,” ungkapnya.

Masih soal deponering kasus BW dulu, Inas mengingat hal tersebut pernah dipersoalkan oleh DPR. Bahkan, Wakil Ketua DPR dari Gerindra, Fadli Zon, termasuk yang vokal memprotes Jaksa Agung karena mengesampingkan perkara BW.

"Tapi sekarang kita lihat sendiri, mereka (BW dan Fadli Zon) berada di kubu yang sama," kata Inas.

Menurut Inas, kala itu Fadli memprotes penghentian kasus BW yang dinilainya terlalu dipaksakan, padahal perlu ada kepastian dan penegakan hukum atas kasus tersebut.

“Sekarang apakah Fadli Zon tetap menuntut kepastian hukum kasus BW dulu?” tanya Inas.

Baca juga: Tim BPN Prabowo-Sandi Minta MK Tak Seperti Mahkamah Kalkulator

Untuk diketahui, Tim hukum yang ditunjuk Prabowo-Sandiaga untuk mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 berjumlah delapan orang. Mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto didapuk sebagai ketua tim. Lalu ada Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Aimir, dan Zulfadli.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More