Pantau.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan melemparkan kritik kepada Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) terkait pernyataaannya saat mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari yang lalu.
Bara menilai pernyataan BW saat mengajukan permohonan gugatan dianggap telah mempolitisasi proses hukum.
Baca juga: Tim BPN Prabowo-Sandi Minta MK Tak Seperti Mahkamah Kalkulator
"Saya juga mengkritik statement dari lead lawyer Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto yang mempolitisasi proses hukum ini seakan-akan mereka sudah tahu bahwa hasilnya tidak akan memuaskan," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2019).
Bagi Bara, BW telah menciptakan narasi atau persepsi yang bahwa MK tidak bekerja secara independen. Menurutnya, hal itu bukan merupakan tindakan tanggung jawab sebagai seoarang kuasa hukum.
"Seharusnya seorang lawyer itu berkonsentrasi pada bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukan, dengan melakukan statement politik. Melakukan framing bahwa MK adalah bagian fari rezim korup padahal mereka juga belum bekerja, belum memeriksa kasus dan bukti-bukti yang ada. Jadi, statemen itu sangat berbahaya dan tidak bertanggungjawab," tandasnya.
Baca juga: Di MK, BPN Prabowo-Sandi Singgung Bawaslu Tak Mampu Ungkap Kecurangan
Sebelumnya diberitakan, BW mengatakan, MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif. Karenanya, tim hukum Prabowo-Sandiaga mendorong MK bukan sekadar menjadi layaknya kalkulator yang bersifat numerik.
"Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar Mahkamah Kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa beratap kecurangan itu sudah semakin dahsyat," tuturnya di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Mei 2019.
MK, kata BW, harus memeriksa dugaan kecurangan tersebut. Dengan adanya kecurangan-kecurangan itu, maka muncul penilaian bahwa Pemilu 2019 merupakan yang terburuk dalam sejarah.
Baca juga: PSI Kritik Pernyataan Tim Hukum BPN saat di MK: Bahasanya Bersayap
"MK harus memeriksa betapa kecurangan itu sudah makin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri," kata BW.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
