Pantau.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan harus ada pengadaan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional oleh negara. Demikian disampaikan BPH Migas dalam pertemuan dengan Ketua MPR, Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara III MPR Jakarta, Senin (19/2/2018).
Anggota Komite BPH Migas, Saryono Hadiwijoyo mengatakan, Indonesia saat ini hanya memiliki cadangan operasional dari Pertamina tapi belum memiliki cadangan BBM nasional yang dikelola langsung oleh pemerintah.
"Saat ini cadangan nasional belum ada. Dalam arti cadangan yang ada adalah dari Pertamina, yaitu cadangan operasional selama 20 sampai 23 hari," kata Saryono.
Ia menjelaskan, cadangan operasional Pertamina berkisar selama 20 hari hingga 23 hari. Cadangan operasional tersebut hanya akan dipasarkan jika tidak ada produksi dari Pertamina.
Baca juga: Sinabung Bergejolak Dasyat, Penerbangan Kualanamu Masih Normal
Menurut Saryono, cadangan operasional tersebut masih dinilai mencukupi karena ada tambahan importase BBM. Oleh karena itu, ia berharap sudah saatnya pemerintah memikirkan pengadaan cadangan BBM nasional untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dari negara lain.
Disampaikan, idealnya cadangan nasional rata-rata suatu negara menurut Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA), sebesar 90 hari. Sementara itu, negara lain misalnya Jepang memiliki cadangan hingga 203 hari dan Amerika Serikat mempunyai cadangan hingga tujuh bulan.
Saryono berharap, tahun ini Pertamina bisa meningkatkan cadangan BBM hingga 25 hari dan seterusnya sampai 60 hari.
"Kalau perhitungan 2010 sewaktu masih di Ditjen Migas, tambah cadangan sehari Rp1 triliun. Sekarang mungkin naik. Tugas BPH sekarang melangkah dari cadangan operasional ke nasional, sebagaimana rata-rata dunia 90 hari," kata dia.
Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan tanggapan, seharusnya besarnya anggaran tidak menjadi kendala oleh pemerintah jika memang cadangan BBM nasional dianggap prioritas.
"Saya rasa kalau Rp1 triliun, pemerintah bisa lah. Saya rasa karena ini belum jadi prioritas. Jadi bagaimana meyakinkan bahwa cadangan itu penting," kata Zulkfili.
Baca juga: Menilik Inklusi Keuangan
- Penulis :
- Martina Prianti
