
Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan mendesak kenaikan harga BBM dibatalkan lantaran membuat rakyat menderita.
"Kenaikan BBM ini adalah bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini. Pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk mensejahterakan rakyat," kata Irwan kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).
Ia menyatakan, Presiden Jokowi tak perduli suara rakyat yang meminta harga BBM jangan dinaikkan. Pasalnya, kenaikan harga BBM ini berdampak ke rakyat kecil.
"Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Dengan kenaikan BBM ini akan berdampak langsung bagi rakyat kecil menengah seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan2 swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri," ujarnya.
Harga BBM naik juga akan berdampak kepada harga kebutuhan pokok lainnya. Sehingga, harga kebutuhan masyarakat yang diperlukan pun akan meningkat pula, oleh sebab itu Demokrat menolak tegas kenaikan harga BBM.
"Sektor-sektor lain akan terdampak kenaikan BBM seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dll. Pemerintah tidak konsisten dan komitmen untuk menjaga inflasi yang mereka targetkan yaitu 3,3%. Kenaikan BBM ini akan menaikkan inflasi dan serta merta menambah kemiskinan," ucap Irwan.
"Kami nyatakan menolak kenaikan BBM ini. Demokrat memilih bersama rakyat. Batalkan kenaikan BBM!" tegasnya.
Kenaikan harga BBM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan ini karena anggaran subsidi dan kompensasi meningkat hingga tiga kali lipat.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
Dalam pengumuman ini, Jokowi didampingi sejumlah menteri. Di antaranya Menteri ESDM Arifin Tasrif merinci kenaikan harga BBM bersubsidi.
1. Pertalite dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter
2. Solar dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter
3. Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500/liter menjadi Rp14.500/liter
“Ini berlaku pukul 14.30 WIB (hari ini),” kata Arifin.
"Kenaikan BBM ini adalah bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini. Pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk mensejahterakan rakyat," kata Irwan kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).
Ia menyatakan, Presiden Jokowi tak perduli suara rakyat yang meminta harga BBM jangan dinaikkan. Pasalnya, kenaikan harga BBM ini berdampak ke rakyat kecil.
"Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Dengan kenaikan BBM ini akan berdampak langsung bagi rakyat kecil menengah seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan2 swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri," ujarnya.
Harga BBM naik juga akan berdampak kepada harga kebutuhan pokok lainnya. Sehingga, harga kebutuhan masyarakat yang diperlukan pun akan meningkat pula, oleh sebab itu Demokrat menolak tegas kenaikan harga BBM.
"Sektor-sektor lain akan terdampak kenaikan BBM seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dll. Pemerintah tidak konsisten dan komitmen untuk menjaga inflasi yang mereka targetkan yaitu 3,3%. Kenaikan BBM ini akan menaikkan inflasi dan serta merta menambah kemiskinan," ucap Irwan.
"Kami nyatakan menolak kenaikan BBM ini. Demokrat memilih bersama rakyat. Batalkan kenaikan BBM!" tegasnya.
Kenaikan harga BBM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan ini karena anggaran subsidi dan kompensasi meningkat hingga tiga kali lipat.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
Dalam pengumuman ini, Jokowi didampingi sejumlah menteri. Di antaranya Menteri ESDM Arifin Tasrif merinci kenaikan harga BBM bersubsidi.
1. Pertalite dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter
2. Solar dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter
3. Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500/liter menjadi Rp14.500/liter
“Ini berlaku pukul 14.30 WIB (hari ini),” kata Arifin.
- Penulis :
- khaliedmalvino