Pantau - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menegaskan bahwa prajurit TNI aktif tidak boleh berpolitik.
Hal ini ia sampaikan, saat bertemu dengan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia pada Minggu (23/2/2025).
SBY mengenang pengalamannya sebagai Ketua Tim Reformasi ABRI, di mana tim tersebut menetapkan aturan bahwa prajurit aktif tidak boleh terlibat politik praktis.
"Dulu waktu saya masih di militer, dalam semasa reformasi TNI aktif, itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis," ujarnya.
Ia menambahkan, aturan ini merupakan salah satu doktrin utama reformasi ABRI. Sebagai Ketua Tim Reformasi, ia dan timnya merancang kebijakan yang mewajibkan anggota militer untuk mundur jika ingin berkarier di dunia politik.
Baca Juga: SBY ke Kader Demokrat: Utamakan Negara, Jangan Dibalik!
"Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI, yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan. Benar, saya tergugah, terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun," tegasnya.
SBY mencontohkan putranya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memilih mundur dari karier militernya ketika hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta pada 2017.
Menurutnya, kewajiban bagi prajurit aktif untuk mundur jika ingin terjun ke dunia politik adalah syarat mutlak yang telah ditetapkan sejak era reformasi.
"Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang kariernya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
