Pantau - Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, ada 142 pelaku usaha yang menyatakan minat dan mengajukan Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi.
Ia mengemukanan, dari jumlah 142 LOI tersebut, 90 di antaranya yang dianggap paling serius untuk investasi di IKN.
"Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau LOI yang hingga kemarin, hingga minggu lalu jumlahnya 142. Dari 142 sekitar 90 itu kami kategorikan pihak yang serius," kata Bambang saat RDP dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/2/2023).
Ia memaparkan, 90 LOI tersebut terdiri dari 25 LOI untuk sektor infrastruktur dan utilitas, 15 LOI sektor edukasi, 14 LOI sektor jasa konsultan, 10 LOI sektor perumahan, 9 LOI mixed use dan komersial, 6 LOI sektor teknologi, 5 LOI sektor kesehatan, 4 LOI kantor BUMN dan swasta, dan 2 LOI kantor pemerintahan.
"Dari 90 itu nanti yang akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah itu KPBU atau yang lain," lanjutnya.
Dalam paparannya, terdapat 3 investor yang telah menjadi KPBU untuk menggarap proyek perumahan di IKN dengan nilai investasi Rp 41 triliun.
Mereka adalah PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) dengan nilai investasi Rp 1,67 triliun, PT Risjadson Brunsfield Nusantara–CCFG Corp (Konsorsium Nusantara) dengan nilai investasi Rp 30,8 triliun, dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC) dengan nilai investasi Rp 8,65 triliun.
Bambang menjelaskan, tiga perusahan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ia mengemukanan, dari jumlah 142 LOI tersebut, 90 di antaranya yang dianggap paling serius untuk investasi di IKN.
"Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau LOI yang hingga kemarin, hingga minggu lalu jumlahnya 142. Dari 142 sekitar 90 itu kami kategorikan pihak yang serius," kata Bambang saat RDP dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/2/2023).
Ia memaparkan, 90 LOI tersebut terdiri dari 25 LOI untuk sektor infrastruktur dan utilitas, 15 LOI sektor edukasi, 14 LOI sektor jasa konsultan, 10 LOI sektor perumahan, 9 LOI mixed use dan komersial, 6 LOI sektor teknologi, 5 LOI sektor kesehatan, 4 LOI kantor BUMN dan swasta, dan 2 LOI kantor pemerintahan.
"Dari 90 itu nanti yang akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah itu KPBU atau yang lain," lanjutnya.
Dalam paparannya, terdapat 3 investor yang telah menjadi KPBU untuk menggarap proyek perumahan di IKN dengan nilai investasi Rp 41 triliun.
Mereka adalah PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) dengan nilai investasi Rp 1,67 triliun, PT Risjadson Brunsfield Nusantara–CCFG Corp (Konsorsium Nusantara) dengan nilai investasi Rp 30,8 triliun, dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC) dengan nilai investasi Rp 8,65 triliun.
Bambang menjelaskan, tiga perusahan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas di awal tahun 2023 ini," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
