Pantau - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan anggaran Rp650 miliar yang diperlukan untuk progres pembangunan IKN untuk tahun ini.
Namun, separuh lebih dari anggaran tersebut belum jua diteken dan dituangkan ke dalam DIPA oleh Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Kepala Otorita IKN Klaim 142 Pengusaha Ingin Berinvestasi
"Anggaran sudah punya, tapi DIPA-nya belum tiba. Kami hanya memiliki simpel, jumlah yang kami ajukan Rp650 miliar," kata Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (6/2/2023).
Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp250 milliar telah disetujui Kementerian Keuangan di tahap pertama, sisanya sebesar Rp400 miliar masih menunggu.
Pada tahun ini, Bambang mengungkapkan, pihaknya hanya memiliki dua program, yakni program dukungan manajemen dan pengembangan kawasan strategis.
Baca Juga: Bikin Malu! Empat Orang Ditangkap Usai Nyolong Alat Berat Proyek IKN
"Kami kira sebagai institusi baru ini cukup. Yang penting bagi kami jangan sampai terlalu lama dioperasikan tanpa DIPA," ungkapnya.
Bambang mengungkapkan bahwa 80% pendanaan IKN dilakukan oleh swasta dan sisanya 20% dari APBN pemerintah.
Namun, separuh lebih dari anggaran tersebut belum jua diteken dan dituangkan ke dalam DIPA oleh Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Kepala Otorita IKN Klaim 142 Pengusaha Ingin Berinvestasi
"Anggaran sudah punya, tapi DIPA-nya belum tiba. Kami hanya memiliki simpel, jumlah yang kami ajukan Rp650 miliar," kata Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (6/2/2023).
Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp250 milliar telah disetujui Kementerian Keuangan di tahap pertama, sisanya sebesar Rp400 miliar masih menunggu.
Pada tahun ini, Bambang mengungkapkan, pihaknya hanya memiliki dua program, yakni program dukungan manajemen dan pengembangan kawasan strategis.
Baca Juga: Bikin Malu! Empat Orang Ditangkap Usai Nyolong Alat Berat Proyek IKN
"Kami kira sebagai institusi baru ini cukup. Yang penting bagi kami jangan sampai terlalu lama dioperasikan tanpa DIPA," ungkapnya.
Bambang mengungkapkan bahwa 80% pendanaan IKN dilakukan oleh swasta dan sisanya 20% dari APBN pemerintah.
Sementara itu, untuk pendanaan swasta bisa dilakukan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pendanaan kreatif lainnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
