
Pantau - Rapat Komisi VII DPR RI bersama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengenai tata kelola niaga nikel berjalan alot.
Pasalnya, beberapa direktur utama (Dirut) dan perwakilan smelter nikel yang diundang dalam rapat dengar pendapat (RDP) berhalangan hadir.
Selain itu, beberapa dirut dan perwakilan perusahaan smelter asal China yang hadir di dalam RDP itu mendapat teguran lantaran tidak menggunakan Bahasa Indonesia saat menyampaikan paparannya.
“Ini adalah RDP resmi dan seluruh RDP harus dilakukan dengan Bahasa Indonesia ini aturannya, jadi kalian mesti membawa seseorang yang bisa bicara dalam berbahasa Indonesia sebagai perwakilan di sini,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, Kamis (8/6/2023).
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Ramson Siagian meminta pimpinan rapat untuk bersikap tegas saat RDP bersama dengan mitra dari perusahaan China tersebut.
Apalagi, menurutnya, beberapa perusahaan itu tidak menyampaikan bahan paparan RDP terkait dengan kemajuan proyek mereka di konsesi tambang yang diperoleh saat ini.
“Kalau boleh lokasi smelternya di mana dijelaskan, supaya informasinya akurat, kalau parlemen di China itu tegas, saya sudah beberapa kali ke Beijing, beda ini,” kata Ramson.
Akhirnya, rapat pun sempat diskors sementara untuk menyiapkan bahan paparan dari para pengusaha ekspatriat tersebut.
Pasalnya, beberapa direktur utama (Dirut) dan perwakilan smelter nikel yang diundang dalam rapat dengar pendapat (RDP) berhalangan hadir.
Selain itu, beberapa dirut dan perwakilan perusahaan smelter asal China yang hadir di dalam RDP itu mendapat teguran lantaran tidak menggunakan Bahasa Indonesia saat menyampaikan paparannya.
“Ini adalah RDP resmi dan seluruh RDP harus dilakukan dengan Bahasa Indonesia ini aturannya, jadi kalian mesti membawa seseorang yang bisa bicara dalam berbahasa Indonesia sebagai perwakilan di sini,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, Kamis (8/6/2023).
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Ramson Siagian meminta pimpinan rapat untuk bersikap tegas saat RDP bersama dengan mitra dari perusahaan China tersebut.
Apalagi, menurutnya, beberapa perusahaan itu tidak menyampaikan bahan paparan RDP terkait dengan kemajuan proyek mereka di konsesi tambang yang diperoleh saat ini.
“Kalau boleh lokasi smelternya di mana dijelaskan, supaya informasinya akurat, kalau parlemen di China itu tegas, saya sudah beberapa kali ke Beijing, beda ini,” kata Ramson.
Akhirnya, rapat pun sempat diskors sementara untuk menyiapkan bahan paparan dari para pengusaha ekspatriat tersebut.
- Penulis :
- Aditya Andreas