Pantau - Komisi XI DPR RI menyoroti data realisasi belanja pemerintah dari APBN yang dianggap masih belum optimal.
Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS, Anis Byarwati menilai, realisasi belanja sangat penting untuk menjaga tingkat kesehatan APBN di tengah pergolakan kondisi perekonomian global.
"Realisasi belanja pemerintah masih terlihat gamang dan belum optimal, sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran yang baru mencapai 39,7 persen," ujar Anis dalam keterangan resminya, Jumat (14/7/2023).
Anis berharap, pemerintah tetap konsisten dalam menjalankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better).
Selain itu, ia menyatakan, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah Kementerian/Lembaga di bawah angka 30 persen juga perlu mendapat perhatian khusus.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja Pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing," lanjutnya.
Anis juga menyerukan, pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2023 agar dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal.
Menurutnya, pemerintah perlu terus berhati-hati, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran.
"Karenanya, kita berharap pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tandasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS, Anis Byarwati menilai, realisasi belanja sangat penting untuk menjaga tingkat kesehatan APBN di tengah pergolakan kondisi perekonomian global.
"Realisasi belanja pemerintah masih terlihat gamang dan belum optimal, sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran yang baru mencapai 39,7 persen," ujar Anis dalam keterangan resminya, Jumat (14/7/2023).
Anis berharap, pemerintah tetap konsisten dalam menjalankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better).
Selain itu, ia menyatakan, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah Kementerian/Lembaga di bawah angka 30 persen juga perlu mendapat perhatian khusus.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja Pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing," lanjutnya.
Anis juga menyerukan, pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2023 agar dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal.
Menurutnya, pemerintah perlu terus berhati-hati, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran.
"Karenanya, kita berharap pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
