Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons beberapa program program kerja pasangan capres-cawapres Koalis Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk lanjut usia (lansia) dan Dana Abadi Pesantren.
Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan (Menkeu) menuturkan, dua program tersebut sudah termasuk dalam APBN 2024 yang sudah diketok dalam Rapat Paripurna di DPR RI beberapa waktu lalu.
“APBN 2024 kan sudah diketok. Mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, dikutip Kamis (26/10/2023).
Dia membeberkan, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam APBN 2024 mencapai Rp487 triliun sudah termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk warga yang kurang mampu termasuk lansia.
“Kemudian, bantuan subsidi listrik, subsidi energi, BBM, subsidi LPG, itu masih semuanya ada. Dana abadi juga disampaikan kita sudah punya dana-dana abadi sekarang ini,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menyebut, program kesehatan lansia sedianya sudah ter-cover dalam program KIS. Dia menambahkan, lansia dari keluarga tak mampu ter-cover dalam daftar PKH atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Seharusmya mereka itu sudah tercover karena ada dalam DTKS, otomatis menjadi penerima PBI BPJS. kalau nanti ada yang masih belum tercover, itu perbaikan pendataan yang harus kita lakukan. Tapi seharusnya kita cukup dengan program saat ini,” pungkasnya.
Menyoal Dana Abadi Pesantren, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu, Andin Hadiyanto mengungkapkan, dalam program itu tak terpisahkan dari Dana Abadi Pendidikan yang pada tahun ini dianggarkan Rp106,1 triliun.
Andin melanjutkan, total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencapai Rp134,1 triliun. Khusus belanja pengelolaan pesantren tahun ini dianggarkan hingga Rp250 miliar.
“Pengelolaan programnya sendiri itu dikelola oleh Kemenag, jadi nanti yang membiayai LPDP. Prosesnya sedang berjalan, saat ini sedang ada seleksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, penguatan pengambilan fatwa, dan lain-lain,” ungkapnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
