billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Diklaim Berkat Lobi, Tambahan 10 Persen Saham Freeport untuk RI Berpotensi Gratis

Oleh Ahmad Munjin
SHARE   :

Diklaim Berkat Lobi, Tambahan 10 Persen Saham Freeport untuk RI Berpotensi Gratis
Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada wartawan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)

Pantau - Tambahan saham 10 persen dari PT Freeport Indonesia (PTFI) diklaim berpotensi diperoleh secara gratis oleh Indonesia.

Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis.

Demikian dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mengenai alasan saham tambahan itu bisa diperoleh secara gratis, Bahlil menyatakan hal itu merupakan hasil dari lobi-lobi yang dilakukan.

Baca juga: Pendapatan Negara Bertambah Rp80 Triliun dari Smelter Freeport di Gresik

"Ya itu kan bahasa lobinya, (masa) gue harus lapor ke elo. Gimana kau," seloroh Bahlil kepada wartawan.

Saat ini Indonesia memegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Indonesia meminta tambahan 10 persen kepemilikan saham Freeport, sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.

Bahlil menyampaikan saat ini pihaknya tengah menunggu hasil finalisasi dari PTFI.

"Kemarin kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfur, asam sulfatnya, jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi tindak anjutnya," kata Bahlil.

Baca juga: THR Jokowi untuk Freeport: Boleh Ekspor Tembaga Sampai 2024

Dia meyakinkan bahwa perpanjangan IUPK PTFI akan berdampak baik bagi Indonesia.

"Insya Allah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya.

Lebih jauh Bahlil mengatakan, dirinya belum mengetahui apakah penambahan saham PTFI 10 persen akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat yang direncanakan dilakukan dalam waktu dekat.

"Saya belum tahu itu akan ikut menjadi pembahasan atau tidak. Tetapi pada prinsipnya ketika kunjungan Bapak Presiden ke Amerika, maka tugas kami dari kementerian teknis adalah menyiapkan segala sesuatu data yang dibutuhkan oleh Bapak Presiden untuk kemudian kami serahkan," ujarnya.

Penulis :
Ahmad Munjin