Pantau - Pada Kamis (7/11/2024) ini, Presiden Prabowo Subianto sejatinya dijadwalkan meluncurkan lembaga investasi baru bernama BP Investasi Daya Anagata Nusantara, yang disingkat Danantara, beserta rincian dana kelolaannya.
Lembaga ini didirikan untuk mengelola investasi besar di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sayangnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad, di Jakarta, Rabu (6/11/2024) mengonfirmasi, peresmian Danantara batal dilakukan pada Kamis ini.
Ia menuturkan, peresmian akan menunggu Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri. Diketahui, Kepala Negara bakal berkunjung ke sejumlah negara selama 16 hari sepanjang November 2024.
Baca juga: Urus Superholding BUMN, Muliaman Hadad Didapuk Jadi Kepala Badan Danantara
Secara garis besar, fungsi dan wewenang Danantara berbeda dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika Kementerian BUMN berperan dalam pengawasan BUMN dan manajemen kepemilikan saham, Danantara lebih difokuskan pada pengelolaan portofolio investasi.
Lembaga ini memiliki kemiripan dengan Indonesia Investment Authority (INA), yang berperan sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk Indonesia, namun dengan kapasitas yang lebih besar.
Dalam operasinya, Danantara akan memayungi tujuh BUMN yang selama ini menjadi kontributor dividen utama bagi negara. Di antaranya adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Mining Industry Indonesia, dan Telkomsel.
Ke depannya, ada peluang bagi Danantara untuk bekerja sama atau bahkan bergabung dengan INA dalam jangka panjang.
Baca juga: ILDES Sebut Pembentukan BP Investasi Danantara Sebagai Langkah Demokratisasi Ekonomi
Hingga saat ini, dana kelolaan yang dimiliki Danantara mencapai 600 miliar dolar AS atau setara Rp9.513,2 triliun, dengan target kenaikan menjadi 982 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.569,9 triliun dalam beberapa tahun mendatang.
Jika target ini tercapai, Danantara berpotensi menjadi salah satu SWF terbesar di dunia, berada di peringkat keempat secara global.
Dalam menunjang kinerjanya, Prabowo telah memilih Muliaman Darmansyah Hadad, sebagai Kepala Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Sebelumnya, Muliaman menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012–2017.
Sedangkan Kaharuddin Djenod Daeng Mayambeang didaulat menjadi wakil kepala Instansi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto itu.
Pelantikan keduanya tertulis berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Kantor sementaranya, Danantara akan memanfaatkan salah satu aset Bank Mandiri.
Regulasi terkait operasional lembaga ini masih dalam tahap finalisasi, bersamaan dengan rencana revisi Undang-Undang BUMN guna memperkuat peran Danantara di kancah investasi nasional dan internasional.
Danantara digadang-gadang akan memiliki kesamaan konsep dengan Temasek, lembaga investasi yang didirikan Singapura pada 25 Juni 1974. Pada awalnya, Temasek mengelola portofolio senilai 354 juta dolar Singapura secara komersial.
Saat ini, nilai tersebut telah berkembang pesat menjadi 389 miliar dolar Singapura. Temasek fokus pada berbagai sektor, seperti transportasi dan industri, layanan keuangan, media dan teknologi, real estat dan konsumen, ilmu hayati, serta agropangan.
Dengan pembentukan Danantara, Indonesia diharapkan memiliki lembaga investasi yang mampu mengelola portofolio besar di luar APBN, serupa dengan Temasek di Singapura.
Keberadaan Danantara tak hanya memperkuat struktur ekonomi, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mengelola aset dan investasi secara berkelanjutan di kancah global.
Laporan: Bayu Aji Pamungkas
- Penulis :
- Ahmad Munjin
