
Pantau.com - PT Inalum (Persero) resmi mendapatkan suntikan dana USD 4 miliar atau Rp 58 triliun (kurs Rp 14.500 perdollar AS) melalui obligasi global atau Bond. Sehingga dana pembayaran akuisisi 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah siap dilakukan.
Kendati demikian, Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan pembayarannya masih menunggu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terlebih dahulu.
"Harusnya berbarengan (IUPK selesai). Freeport dan ESDM (Kementerian Energi Sumber Daya Mineral) perlu diskusi untuk lingkungan. Menyelesaikan urusan antar mereka. Kalau sudah selesai kita bayar," ujarnya saat ditemui dalam Indonesia Energy Economics Forum 2018, di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (16/11/2018).
Baca juga: Sssttt.... Ada 'James Bond' di Proses Akusisi 51 Persen Saham PT Freeport
Selain itu beberapa isu termasuk lingkungan juga masih harus diselesaikan oleh PTFI. Budi mengatakan dari Inalum sudah selesai tinggal melakukan proses pembayaran.
"Tahapnya sekarang lebih ke Freeport dan kementerian terkait. (Isu lingkungan juga) itu freeport juga mesti kejar. Sekarang sih kalau di kita anytime selesai bisa (bayar). Sudah selesai tugas kita," imbuhnya.
Lebih lanjut Budi mengaku akan kembali bertemu dengan bos PTFI Richard Adkerson. Menurut Budi, Kementerian ESDM dan PTFI juga masih terus melakukan diskusi untuk proses penyelesaian IUPK.
"IUPK keluar, berarti semua sudah siap sudah setuju bayar keluar. Cuma sekarang kayaknya masih ada diskusi antar mereka. Cuma mesti tanya ke sana. Target tanya ke sana. Tapi anytime," paparnya.
Baca juga: Survei: Nilai Akademik Tak Jamin Anda Sukses di Pekerjaan
Sebelumnya, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum resmi meneken Sales and Purchase Agreement (SPA) dengan Freeport McMoRan Inc. dan Rio Tinto di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jl. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).
PT Inalum harus membayar USD 3,85 miliar atau sekitar Rp 56 triliun untuk mendapatkan 51,2 persen saham Freeport. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengatakan pembayaran tersebut ditargetkan rampung November mendatang.
"November bayarnya, cash-nya bayar November ini, bayar cash," ujarnya saat ditemui usai menghadiri penandatanganan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat.
- Penulis :
- Nani Suherni