Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

BI: Perluas Kolaborasi untuk Pengendalian Inflasi di Sulawesi Selatan

Oleh Ahmad Ryansyah
SHARE   :

BI: Perluas Kolaborasi untuk Pengendalian Inflasi di Sulawesi Selatan
Foto: Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif memberikan arahan pada kegiatan HLM jelang natal dan tahun baru di Kabupaten Bulukumba, Senin,(18/11/2024).ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel

Pantau - Bank Indonesia (BI) mendorong sinergi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, menekankan pentingnya langkah strategis yang terintegrasi untuk menjaga stabilitas harga di tengah tekanan pada komoditas pangan utama.

“Beras, hortikultura, dan perikanan adalah komoditas yang paling memengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel. Komoditas ini membutuhkan perhatian khusus dalam pengendalian pasokan dan distribusinya,” ujar Rizki dalam pernyataannya di Makassar, Senin (18/11/2024).

BI mencatat sejumlah langkah unggulan yang telah diterapkan, seperti digitalisasi pertanian melalui program closed loop dan penguatan sistem distribusi. Di sisi distribusi, Program SIPEPPA (Sistem Informasi Pengelolaan Pasokan dan Harga Pangan) melibatkan asosiasi ritel untuk menekan biaya logistik di kawasan strategis seperti Makassar, Gowa, Maros, dan Pangkep.

Baca Juga:
OJK Terbitkan Laporan Surveillance Perbankan Indonesia di Triwulan II 2024
 

“Perluasan mini distribution center (MDC) ke kota-kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang belum menerapkannya menjadi prioritas untuk memastikan keterjangkauan harga,” tambah Rizki.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa neraca pangan harus diperkuat untuk memantau stabilitas pasokan dan mendukung kerja sama antardaerah. Menurutnya, program seperti Gerakan Pangan Murah harus terus digencarkan untuk membantu masyarakat mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau.

“Kita juga harus mengantisipasi lonjakan permintaan tiket pesawat menjelang Nataru melalui koordinasi dengan maskapai penerbangan,” ujar Zudan saat memimpin High Level Meeting TPID Sulsel di Kabupaten Bulukumba.

Selain itu, Zudan menekankan perlunya manajemen risiko dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi, termasuk risiko operasional, likuiditas, hukum, dan reputasi. “Dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan, termasuk mempertimbangkan kebijakan subsidi untuk stabilisasi harga jika diperlukan,” tutupnya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat Sulawesi Selatan serta mengurangi tekanan inflasi di momen-momen strategis seperti Nataru.

Penulis :
Ahmad Ryansyah
Editor :
Ahmad Ryansyah