Pantau - Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengkritik kebijakan pemerintah terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang terjadi di berbagai daerah.
Ia menolak kebijakan pemerintah yang menghapus penjualan gas subsidi tersebut di pengecer atau warung kelontong, yang selama ini menjadi akses utama masyarakat.
Menurut Sugeng, solusi terbaik adalah dengan menjadikan pengecer sebagai distributor resmi agar tidak terjadi permainan harga di lapangan.
"Jalan keluarnya adalah diatur pengecer sebagai pihak resmi, dilembagakan dan diformalkan saja. Dengan begitu, pengecer tidak bisa membentuk harga sendiri dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi," ujar Sugeng di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
Ia menyoroti bahwa pengecer saat ini memiliki peran monopoli di tingkat lokal, sehingga bisa menjual elpiji dengan harga lebih tinggi dari harga resmi dengan alasan biaya transportasi dan distribusi.
"Karena pengecer memonopoli distribusi, mereka bisa saja menjual dengan harga semena-mena," tambahnya.
Baca Juga: Komisi VI DPR Minta Aturan Penyaluran Elpiji 3 Kg Dikaji Ulang
Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia membantah adanya kelangkaan elpiji 3 kg di pasaran. Menurutnya, pemerintah hanya membatasi jumlah pembelian agar subsidi tepat sasaran.
“Langka sih enggak. Saya pastikan enggak ada kelangkaan. Tapi memang setiap rumah tangga dibatasi (pembeliannya),” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan elpiji subsidi hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
"Kami batasi pembeliannya karena kalau ada yang beli banyak, pasti ada maksud lain. Itu yang kami tata," tegasnya.
Meski demikian, kebijakan ini memicu kekhawatiran di masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini bergantung pada pengecer untuk mendapatkan gas LPG 3 kg.
- Penulis :
- Aditya Andreas
