Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap memiliki ketahanan yang kuat di tengah dinamika kebijakan global, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia.
“Ketidakpastian global harus terus diperhatikan. Namun, simulasi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa dampak perubahan kebijakan global terhadap perekonomian Indonesia tidak akan sedalam yang dialami negara lain. Oleh karena itu, kita tetap optimis bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan,” ujar Rachmat dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Minggu (9/2/2025).
Beberapa kebijakan perdagangan internasional dan dinamika geopolitik dapat memicu ketegangan ekonomi antara negara-negara besar, berpotensi menimbulkan dampak terhadap perekonomian global. Namun, Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi dan terus memperkuat kebijakan fiskal untuk menghadapi tantangan tersebut.
Baca Juga:
Kemenag dan Kementerian ATR/BPN Sertifikasi 24.721 Tanah Masjid dan Musala
Meskipun beberapa bantuan luar negeri dihentikan sementara, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan mencapai 5,03 persen hingga triwulan III-2024. Cadangan devisa mencapai rekor tertinggi sebesar 155,7 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor, jauh di atas standar internasional. Inflasi juga terkendali di level 1,57 persen pada akhir 2024, menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
Kementerian PPN/Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3 persen sebagai langkah awal menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2025–2029. Strategi kebijakan fiskal yang adaptif, dengan peningkatan pendapatan dan belanja negara yang pro-pertumbuhan, diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
Target pendapatan negara pada tahun 2029 diproyeksikan mencapai 13,75–18 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Semua strategi ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sebagai acuan utama dalam prioritas pembangunan nasional.
Dengan kepemimpinan baru yang berfokus pada kolaborasi lintas sektor dan pusat-daerah, Menteri PPN optimis bahwa visi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai, menjadikan Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
