Pantau - Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Yan Setiadi menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selada (4/3).
Laporan yang diserahkan disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah melalui reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di BPOM.
“BPOM telah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPOM dalam 10 tahun terakhir sejak tahun 2014. BPOM berupaya memperkuat kinerja secara efektif dan efisien guna memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa”. Ujar Yan Setiadi dalam keterangan tertulis.
Sebagai informasi, anggaran belanja yang dikelola BPOM TA 2024 adalah Rp2.354 triliun. Realisasi belanja tahun 2024 adalah 93,12 persen dari total anggaran, yaitu sebesar Rp2.192 triliun atau 99,67 persen dengan memperhitungkan total automatic adjustment BPOM sebesar Rp154 miliar.
Baca juga: BPOM Pastikan MBG Aman Dikonsumsi dan Dibawa Pulang Selama Ramadan
Selain anggaran belanja tersebut, BPOM juga mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Total realisasi PNBP BPOM tahun 2024 adalah Rp271,95 miliar atau 118,84 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp228,84 miliar.
“Anggaran pendapatan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM, baik program dukungan manajemen maupun pengawasan obat dan makanan,” jelas Yan Setiadi.
Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi mengapresiasi BPOM yang telah menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Ia juga mengapresiasi atas terselesaikannya Laporan Keuangan BPOM TA 2024 dengan tepat waktu. Nantinya, laporan keuangan tersebut akan menjadi salah satu bagian dari laporan kinerja lembaga.
Hingga semester 2 tahun 2024, BPOM menerima 832 rekomendasi perbaikan dari BPK berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan ataupun laporan kinerja tahun 2024. Sejumlah 800 rekomendasi (96,15%) telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran dan satu rekomendasi (0,12 persen) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
Sementara dalam kesempatan terpisah, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa Pengendalian diri, transparansi, serta pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, merupakan 3 poin penting yang dapat mencegah kebocoran uang negara dan membantu mewujudkan negara yang maju serta disegani.
Baca juga: Jangan Sampai Tertipu! Ini Cara Cek Skincare dan Kosmetik Terdaftar BPOM
Taruna menyatakan bahwa BPOM akan terus mendukung pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2024 yang saat ini sedang berlangsung dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan. BPOM juga akan
“BPOM berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK sesuai rencana aksi yang telah disampaikan,” ujar Yan Setiadi kepada Tim BPK.
Komitmen yang diucapkan Inspektur Utama BPOM tersebut merupakan bagian dari upaya BPOM di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar untuk mendorong penyusunan laporan keuangan yang lebih baik dan andal sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas organisasi kepada masyarakat.
Hal ini diperlukan mengingat peran BPOM yang besar dalam perekonomian dalam negeri karena berkaitan dengan pangsa pasar penjualan obat dan makanan yang mencapai Rp6.000 triliun.
- Penulis :
- Tubagus Rachmat
