Pantau - Anggota DPR RI Robert J. Kardinal menyatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia generasi muda Papua dapat dimulai dengan alokasi anggaran Rp9,4 triliun untuk menjalankan sekolah dasar sepanjang hari di seluruh Papua.
Robert menjelaskan anggaran Rp9,4 triliun tersebut dinilai cukup untuk mengoperasikan 3.772 sekolah dasar di Papua dengan sistem sekolah sepanjang hari yang terstruktur dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, "Kalaupun Presiden Prabowo sungguh ingin mengangkat kualitas SDM Papua, cukup alokasikan Rp9,4 triliun. Itu sudah bisa menjalankan ribuan SD di Papua dengan sistem sekolah sepanjang hari," ungkapnya.
Sekolah sepanjang hari merupakan model pendidikan yang menempatkan siswa belajar dari pagi hingga sore guna meningkatkan kualitas pembelajaran, pembentukan karakter, dan interaksi sosial anak.
Robert menyebut pola ini diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap kecakapan akademik dan kualitas hidup anak-anak Papua, khususnya yang berada di wilayah kampung.
Program tersebut juga dirancang untuk mengatasi persoalan stunting melalui penyediaan makanan bergizi bagi siswa selama proses pembelajaran.
Dalam skema ini, anak-anak mendapatkan makan tiga kali sehari, yakni sarapan pagi, makan siang, dan makan sore sebagai bagian dari program pendidikan.
Robert mengungkapkan sekolah sepanjang hari sebenarnya sudah berjalan di beberapa wilayah di Papua, namun jumlahnya masih sangat terbatas.
Ia menjelaskan keterbatasan tersebut disebabkan oleh persoalan anggaran karena seluruh pendanaan sekolah sepanjang hari yang ada saat ini bersumber 100 persen dari APBD dan dana kampung, bukan APBN.
Dalam penerapannya, kegiatan sekolah dimulai pukul 06.00 dengan sarapan pagi, proses belajar hingga pukul 13.00, dilanjutkan istirahat makan siang, lalu kegiatan ekstrakurikuler dan tambahan pembelajaran hingga pukul 17.00.
Robert menyatakan jika program ini dijalankan serentak dan konsisten di seluruh tanah Papua, dampaknya akan sangat signifikan bagi kualitas SDM anak Papua, terutama di kampung-kampung.
Ia menilai secara fiskal pemerintah tidak akan kesulitan menyediakan dana Rp9,4 triliun karena jumlah tersebut hanya setara 10 persen dari total kontribusi PT Freeport Indonesia kepada negara pada 2024 yang mencapai Rp94 triliun.
Kontribusi tersebut berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, royalti, dan dividen, serta belum termasuk sumbangan dari BP Tangguh, GAG Nikel, dan perusahaan besar lainnya di Papua.
Untuk tahap awal pada 2026, Robert mengusulkan program dimulai melalui pilot project dengan alokasi sekitar Rp1 triliun di sekitar 400 sekolah dasar.
Ia menegaskan, "Dana Rp1 triliun untuk tahap awal program ini hanya sekitar 1 persen dari kontribusi Freeport tersebut. Ini angka yang sangat kecil dibandingkan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh bangsa," ujarnya.
Robert juga mengingatkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ke Papua pada 2024 mencapai sekitar Rp70 triliun sehingga ruang fiskal untuk penajaman kebijakan pendidikan masih sangat terbuka.
Ia menekankan dana Rp9,4 triliun untuk pendidikan di sekitar 8.000 kampung Papua bukan merupakan dana hibah atau belas kasihan, melainkan bagian dari kontribusi besar Papua terhadap keuangan negara.
Robert menutup dengan menegaskan bahwa dengan skema jelas, angka rasional, dan dampak terukur, pemerintah hanya membutuhkan keberanian politik agar pendidikan Papua tidak sekadar menjadi jargon pembangunan, seraya menyatakan, "Papua sudah memberi terlalu banyak kepada republik ini. Sudah saatnya pemerintah memberikan sesuatu yang benar-benar signifikan demi masa depan generasi muda Papua."
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
