Ekonom Indonesia Ini Sarankan Pendekatan Negosiasi dengan AS

Pantau - Ekonom Indonesia, Prof. Telisa Aulia Falianty, memberikan sejumlah rekomendasi untuk menghadapi pemberlakuan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS). Ia menyarankan pendekatan negosiasi dengan AS serta reformasi regulasi dalam negeri. Prof. Telisa menilai bahwa langkah retaliatif seperti menaikkan tarif balasan akan kontraproduktif dan hanya memperburuk hubungan dagang bilateral antara kedua negara. Menurutnya, kebijakan tarif balasan berpotensi memicu eskalasi perang dagang yang dapat merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

Prof. Telisa mengusulkan solusi melalui negosiasi yang konstruktif, reformasi regulasi untuk memperbaiki iklim investasi, dan diversifikasi pasar ekspor. Tujuan diversifikasi pasar ekspor adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar AS yang kini sedang bergejolak. Ia juga mencatat bahwa meskipun ada potensi trade diversion dari negara seperti Tiongkok yang menghadapi hambatan ekspor ke AS, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ekspor tersebut.

Meningkatkan Daya Saing dan Diplomasi Multilateral

Selain itu, Prof. Telisa mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar ke Indonesia, sembari memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik. Sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global, meskipun AS lebih cenderung mendorong kesepakatan bilateral. Multilateral diplomacy harus tetap berjalan, namun pemerintah juga perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Sektor-sektor seperti minyak sawit dan tekstil, yang masih memiliki permintaan tinggi di pasar AS, dapat menjadi jembatan untuk menjaga komunikasi dagang tetap terbuka. Prof. Telisa juga menjelaskan bahwa keputusan AS untuk mengenakan tarif 32% pada produk Indonesia dipicu oleh tuduhan manipulasi kurs dan penerapan hambatan non-tarif oleh Indonesia. Untuk menurunkan tarif masuk ke AS, Indonesia perlu menyederhanakan hambatan non-tarif dan membuktikan bahwa tidak ada manipulasi kurs yang dilakukan.