Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan kesiapan bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas kemiskinan ekstrem melalui peningkatan keterampilan masyarakat.
Manfaatkan BLK dan UPTD untuk Pendidikan Berbasis Keterampilan
Kolaborasi dua kementerian ini dilakukan dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola Kemnaker maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah sebagai tempat penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
"Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BLK, baik yang dikelola langsung oleh Kemnaker maupun oleh UPTD, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat," ungkap Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Ia menambahkan bahwa Kemnaker menyambut baik program ini sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat masyarakat miskin ekstrem melalui pelatihan keterampilan yang tepat guna.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap dan saat ini telah dimulai di 100 titik dengan target hampir 10.000 siswa.
"Semua elemen pendukung seperti guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah telah direkrut dan siap menjalankan program," ujarnya.
41 BLK Siap Digunakan, Penilaian Kelayakan dan Kurikulum Disiapkan
Saifullah Yusuf juga menyampaikan bahwa program ini akan terus diperluas pada 2025 dan 2026 melalui kerja sama dengan Kemnaker untuk memanfaatkan lebih banyak balai pelatihan kerja.
"Alhamdulillah, kami tadi sudah berdiskusi dan mengidentifikasi balai-balai yang sebagian besar memang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tahap pertama," ungkapnya.
Sebanyak 41 BLK di bawah Kemnaker telah diidentifikasi untuk digunakan dalam tahap awal, dan balai milik UPTD akan disinergikan untuk mendukung program ini.
Beberapa agenda utama telah disusun untuk memastikan kelayakan program.
Agenda pertama adalah penilaian kelayakan sarana dan prasarana BLK oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Agenda kedua adalah penyusunan kurikulum keterampilan siswa yang akan dikerjakan bersama oleh Kemnaker dan Kemensos.
"Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan sesuai minat masing-masing siswa yang tentunya sejalan dengan standar Kemnaker," ujar Saifullah Yusuf.
- Penulis :
- Balian Godfrey
