Menhub Tegaskan Percepatan Kebijakan Zero ODOL Demi Tekan Angka Kematian 6.000 Jiwa Akibat Kecelakaan

Pantau - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan zero over dimension over load (ODOL) guna mencegah kecelakaan fatal yang telah merenggut 6.000 nyawa sepanjang tahun 2024.

Dalam pertemuan dengan media di Jakarta pada Kamis malam, 26 Juni 2025, Menhub mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024 telah terjadi 27.337 kecelakaan yang melibatkan angkutan barang.

Kecelakaan tersebut menyumbang sekitar 10 persen dari total kecelakaan lalu lintas nasional.

"Jumlah yang meninggal yang berkaitan dengan kecelakaan ODOL pada tahun 2024 dari Jasa Raharja sebanyak 6.000-an yang meninggal yang terkait dengan kecelakaan yang melibatkan angkutan barang", ungkapnya.

Menhub Minta Tidak Ada Lagi Penundaan Zero ODOL

Menhub menyatakan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan logistik darat.

"Sebanyak 6.000 itu bukan angka yang sedikit tentunya. Jadi, ini yang menyebabkan kita merasa sangat peduli terhadap aspek keselamatan. Dengan jumlah yang meninggal cukup banyak, kita harus peduli terhadap keselamatan", ia mengungkapkan.

Ia juga menegaskan pentingnya tidak mengabaikan nilai satu nyawa pun yang hilang akibat pelanggaran ODOL.

"Jangan menguantifikasi nyawa. Satu nyawa itu terlalu banyak untuk kita korbankan", katanya.

Menhub menegaskan harapannya agar tidak ada lagi penundaan dalam penerapan kebijakan zero ODOL yang ditargetkan berlaku pada tahun 2026.

"Ada pihak yang mungkin ingin menyuarakan kepedulian atau concern-nya terhadap para pengemudi dan lainnya. Akan tetapi, 6.000 nyawa sudah tidak ada, inilah yang harus kita sama-sama pikirkan", ujarnya.

Penundaan 16 Tahun dan Dampaknya

Kebijakan zero ODOL sebenarnya telah dicanangkan sejak tahun 2017 dan disepakati untuk mulai diterapkan pada tahun 2023.

Namun, hingga kini kebijakan tersebut belum berjalan optimal akibat adanya keberatan dari pengemudi serta pelaku usaha logistik.

Padahal, larangan kendaraan kelebihan dimensi dan beban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Selama 16 tahun ini kita tunda pelaksanaannya dampaknya apa? Dampaknya adalah yang paling utama yang menjadi concern adalah keselamatan, banyak akhirnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia", jelas Menhub.