Persetujuan DPR: Defisit RAPBN 2026 Ditekan, Fokus pada Disiplin Fiskal dan Program Prioritas

Pantau - Komisi XI DPR RI menyetujui target defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 berada pada kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibanding outlook defisit tahun 2025 yang diperkirakan mencapai 2,78 persen PDB.

Komitmen Pemerintah untuk Jaga Kredibilitas Fiskal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga pengelolaan pembiayaan dan utang secara hati-hati.

"Kami akan tetap menjaga 2,53 persen dari PDB," ungkapnya.

Ia menyebut pengelolaan fiskal dilakukan secara berkelanjutan dan transparan, sejalan dengan permintaan DPR.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Defisit Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menyatakan bahwa RAPBN 2026 merupakan bagian dari strategi kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap menjaga keberlanjutan dan kredibilitas APBN.

"Panja defisit Komisi XI mencatat bahwa penurunan defisit dari outlook 2025 2,78 persen menuju kisaran 2,5 persen dari PDB pada 2026 merupakan langkah yang positif dalam penguatan disiplin fiskal," ia mengungkapkan.

Hanif menegaskan bahwa penurunan defisit tersebut tidak boleh mengurangi dukungan anggaran terhadap program-program prioritas pemerintah.

Program prioritas yang dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi dan UMKM, serta penguatan ketahanan pangan dan energi nasional.

Pendapatan Negara dan Risiko Fiskal

Selain menyepakati target defisit, DPR juga menyetujui target pendapatan negara pada RAPBN 2026 sebesar 11,71 persen hingga 12,31 persen dari PDB.

Rincian target tersebut mencakup penerimaan pajak sebesar 8,90 persen hingga 9,24 persen dari PDB, penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 1,18 persen hingga 1,30 persen, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1,63 persen hingga 1,76 persen dari PDB.

DPR meminta pemerintah agar tetap memastikan defisit dan utang negara berada dalam batas aman dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, serta manajemen risiko yang efektif.