Pantau - Pengamat hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga Surabaya, Hardjuno Wiwoho, menilai reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional, bukan sekadar manuver politik.
Kritik Keras Terhadap Politisasi Jabatan dan Tantangan Nasional
Hardjuno menegaskan bahwa meskipun reshuffle memiliki dimensi politik, kepentingan rakyat tetap harus menjadi prioritas utama.
"Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan," ujarnya.
Menurutnya, reshuffle semestinya menghadirkan arah baru dalam pembangunan nasional melalui kabinet yang kuat secara politik, memiliki visi hukum yang adil, dan strategi ekonomi yang inklusif.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar, mulai dari dinamika geopolitik global hingga ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam negeri.
Reshuffle, katanya, harus memberi sinyal bahwa kepemimpinan nasional berpihak pada rakyat dengan sikap tegas dan kebijakan yang adil.
Salah satu reshuffle yang disoroti adalah pencopotan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Menurut Hardjuno, pergantian ini tidak semata soal jabatan, tetapi menyangkut penguatan koordinasi antarlembaga negara agar lebih solid, transparan, dan akuntabel.
"Menko Polhukam adalah garda depan dalam menjamin stabilitas nasional dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan rakyat," katanya.
"Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan," tegasnya.
Kritik Terhadap Strategi Ekonomi dan Harapan untuk Menkeu Baru
Hardjuno juga menyoroti perubahan di sektor ekonomi, khususnya pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia mengkritik strategi anggaran berbasis defisit yang menurutnya menyebabkan utang negara terus meningkat.
Ia menjelaskan bahwa model ini mendorong pemerintah menutup belanja dengan penerbitan utang, yang pada akhirnya membuat perbankan lebih memilih menempatkan dana di instrumen keuangan seperti SBI atau SUN ketimbang menyalurkannya ke sektor riil.
"Rakyat hanya jadi penonton, sementara uang berputar di lingkaran finansial," ujarnya.
Hardjuno berharap Menkeu yang baru dapat mengambil kebijakan lebih berani dengan mengurangi penerbitan utang dan mendorong perbankan menyalurkan lebih banyak kredit ke sektor produktif masyarakat.
Ia menekankan bahwa pengaliran dana ke sektor riil akan membantu UMKM tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi rakyat, sehingga Indonesia tidak terus bergantung pada utang.
Reshuffle Lima Kementerian Strategis Diumumkan Resmi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle di lima kementerian strategis dan melantik satu pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo menyatakan bahwa reshuffle dilakukan terhadap kementerian:
- Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Kementerian Koperasi
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
"Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, yang dilakukan terus menerus oleh Presiden, maka pada sore ini sekaligus Presiden putuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian," ujar Prasetyo.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
