Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan keberpihakannya terhadap para sopir truk dalam penanganan persoalan kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL).
"Kita harus berpihak kepada para pengemudi," tegas AHY dalam pernyataan resminya.
Ia menilai bahwa sopir truk sering kali menjadi pihak yang disalahkan saat terjadi kecelakaan, padahal mereka menjalankan tugas dengan risiko tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
AHY menyatakan bahwa keterbatasan kesejahteraan membuat para sopir tetap mengemudikan kendaraan bermuatan berlebih demi mencukupi kebutuhan hidup.
"Sudah diketahui berbahaya, tetapi mereka tidak ada pilihan. Karena bagi mereka, ini adalah nafkah yang halal," ungkapnya.
Soroti Pungli dan Siapkan Regulasi Baru
Menko AHY juga menyoroti perlunya pengaturan yang berpihak pada kesejahteraan sopir serta langkah tegas dalam memberantas praktik pungutan liar di sektor angkutan barang.
"Kita harus ambil langkah-langkah yang lebih tegas dan juga tidak tebang pilih," ia menekankan.
Pemerintah, lanjut AHY, tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional yang mencakup sejumlah rencana aksi strategis.
Rencana aksi tersebut meliputi penguatan aspek ketenagakerjaan, pengawasan kendaraan angkutan barang, serta deregulasi untuk efisiensi distribusi.
Selain itu, pemerintah akan melakukan integrasi pendataan angkutan barang, menetapkan dan mengatur kelas jalan, serta meningkatkan daya saing logistik nasional.
Langkah lainnya termasuk pemberian insentif dan disinsentif, kajian pengukuran dampak kebijakan Zero ODOL, serta pembentukan komite kerja percepatan pengembangan konektivitas nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
