Pantau - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan kelembagaan 80.000 unit koperasi desa dan kelurahan merah putih pada Senin, 21 Juli 2025, di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih," ungkap Presiden dalam sambutannya.
Ia menyebut koperasi sebagai alat masyarakat dan bangsa, khususnya bagi mereka yang kondisi ekonominya lemah, untuk membangun kekuatan bersama.
Presiden mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi: satu batang lidi tidak berarti, tetapi jika disatukan dalam jumlah banyak, akan menjadi alat yang kuat dan bermanfaat.
Konsep tersebut dinilai mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi dasar utama koperasi.
Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah mekanisme untuk mengonsolidasikan kekuatan berbagai elemen ekonomi kecil agar membentuk kekuatan ekonomi yang lebih besar dan solid.
Indef Soroti Pentingnya Aturan Jelas dan Pengawasan Koperasi
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyatakan bahwa keberadaan 80 ribu unit koperasi desa merah putih berpotensi menjadi lokomotif pemajuan ekonomi nasional.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada Senin, 21 Juli 2025, Esther menyebut bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian Indonesia selama ini hanya sebesar 0,5 persen.
Dengan adanya koperasi merah putih, diharapkan angka tersebut dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Agar program ini berjalan optimal, pemerintah dinilai perlu menetapkan indikator kesehatan koperasi serta membuat prosedur dan aturan main yang jelas.
"Koperasi merah putih harus jelas rule of the game dan manajemen yang baik, serta pengurus koperasi yang punya integritas. Karena banyak koperasi yang tumbang, koperasi harus bisa menjadi lokomotif perekonomian Indonesia jika hal ini dilakukan," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan aturan kehati-hatian agar koperasi tidak mengalami kebangkrutan seperti sebelumnya.
"Prudential law harus diciptakan agar tidak ada lagi koperasi bangkrut karena tidak jelas aturan mainnya," tegas Esther.
- Penulis :
- Aditya Yohan
