Pantau - Pemerintah Kuba menegaskan tidak akan menyerah terhadap tekanan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan tetap mempertahankan kedaulatan serta sistem pemerintahan yang telah mereka pilih selama ini.
Tekanan Baru dari AS terhadap Kuba
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Duta Besar Kuba untuk Ekuador, Basilio Gutierrez, dalam wawancara dengan RIA Novosti pada Sabtu (30 Januari).
Sebelumnya, pada Kamis (29 Januari), Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengizinkan penerapan tarif impor terhadap barang-barang dari negara yang menjual atau memasok minyak ke Kuba.
Dalam perintah eksekutif itu, Trump juga menyatakan keadaan darurat nasional dengan alasan adanya ancaman terhadap keamanan nasional yang diduga berasal dari Havana.
Menanggapi kebijakan tersebut, Gutierrez menyampaikan penolakan keras atas tekanan yang diberikan kepada negaranya.
"Rakyat Kuba sedang menghadapi masa-masa sulit, tetapi dalam keadaan apa pun kami tidak akan meninggalkan kedaulatan kami dan sistem pemerintahan yang kami pilih secara bebas bertahun-tahun yang lalu," ungkapnya.
Ia juga mengecam segala bentuk tekanan yang menurutnya bertujuan untuk menggoyahkan ketahanan nasional Kuba.
Krisis Dalam Negeri Diperparah Blokade
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla turut angkat suara terkait kebijakan terbaru dari Washington.
"Washington berupaya memaksakan kondisi hidup yang ekstrem kepada rakyat Kuba dengan mendorong blokade de facto pasokan bahan bakar ke Kuba," ia mengungkapkan.
Saat ini, Kuba tengah mengalami krisis parah yang ditandai dengan pemadaman listrik selama lebih dari 12 jam, serta kelangkaan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.
Pemerintah Kuba menyalahkan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh AS sebagai penyebab utama memburuknya kondisi tersebut.
Sanksi ekonomi terhadap Kuba diketahui telah berlangsung lebih dari 60 tahun, dan meskipun telah menuai kecaman dari berbagai negara, kebijakan itu tetap dipertahankan oleh pemerintah AS.
- Penulis :
- Shila Glorya
