Pantau - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menegaskan bahwa seluruh penumpang wajib melakukan reservasi tiket penyeberangan secara online melalui aplikasi atau situs resmi Ferizy demi memastikan pendataan yang akurat dan menghindari praktik percaloan.
Heru menyampaikan bahwa kewajiban reservasi ini merupakan bagian dari upaya besar ASDP dalam menciptakan layanan penyeberangan yang lebih aman, tertib, dan bebas dari praktik tidak resmi.
"Langkah ini menjadi bagian integral dari upaya menghadirkan layanan penyeberangan yang aman, tertib, dan bersih dari praktik percaloan," ungkapnya.
Sistem tiket online Ferizy telah diterapkan sejak tahun 2020, dengan tujuan memberikan transparansi, kemudahan akses, serta integrasi data antara pengguna jasa dan operator kapal.
"Seluruh transaksi tercatat dan terverifikasi. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi layanan, tapi juga melindungi pengguna jasa dari risiko transaksi ilegal seperti percaloan," ia mengungkapkan.
Pentingnya sistem tiket berbasis digital semakin mencuat setelah tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, kapal milik operator swasta yang mengalami kecelakaan di Selat Bali pada 2 Juli 2025.
Insiden itu menyebabkan 18 orang meninggal dunia dan 17 orang lainnya hilang dari total 65 penumpang yang tercatat.
Heru menjelaskan bahwa manifes penumpang menjadi dokumen krusial dalam situasi darurat karena menjadi dasar perlindungan hukum dan klaim asuransi.
"Manifes adalah dokumen hukum yang digunakan sebagai dasar perlindungan hukum dan klaim asuransi dalam keadaan darurat," katanya.
Penumpang wajib mengisi data identitas secara benar saat melakukan pembelian tiket online, karena sistem Ferizy hanya mencatat data yang dimasukkan oleh pengguna.
Bagi mereka yang membeli tiket melalui calo atau menggunakan data palsu, berisiko tidak tercatat dalam manifes dan kehilangan hak atas asuransi jika terjadi kecelakaan.
ASDP menegaskan bahwa tanggung jawab atas akurasi data penumpang berada di tangan penumpang dan operator kapal.
Upaya Terpadu Perkuat Keselamatan dan Pengawasan
ASDP terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan penyeberangan melalui berbagai langkah, seperti digitalisasi sistem tiket, validasi manifes, penataan ulang area pelabuhan, serta edukasi kepada masyarakat untuk membeli tiket secara resmi dengan data identitas yang sah.
ASDP juga menjalin kerja sama intensif dengan aparat kepolisian, KSOP, dan otoritas pelabuhan guna memperketat pengawasan terhadap praktik percaloan.
"Langkah ini penting untuk menjaga ketertiban di pelabuhan dan memastikan semua pengguna jasa dilayani secara adil dan profesional," ujar Heru.
Ferizy berfungsi sebagai platform resmi untuk penjualan tiket ferry yang menghubungkan langsung penumpang dengan operator kapal, namun seluruh data tetap berasal dari input pengguna.
Masyarakat diimbau untuk tidak membeli tiket dari pihak tidak resmi karena tindakan tersebut ilegal dan dapat menyebabkan penumpang kehilangan hak asuransi jika datanya tidak tercatat dalam manifes.
ASDP mengajak semua pemangku kepentingan untuk memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya membeli tiket resmi dan memastikan data identitas yang digunakan benar dan sah.
"Keselamatan penumpang hanya bisa diwujudkan melalui sistem yang tertib, transparan, dan didukung oleh kesadaran kolektif semua pihak," tegas Heru.
Sementara itu, Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran dari Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Hendri Ginting, juga menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap kelayakan kapal melalui inspeksi lapangan rutin, tidak hanya berdasarkan pemeriksaan administratif tahunan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyatakan bahwa tragedi tenggelamnya KMP Pratama Jaya merupakan peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan transportasi.
"Ini bukan hanya kecelakaan teknis, tetapi cerminan kegagalan sistemik. Ke depan, keselamatan warga negara harus menjadi prioritas tertinggi dalam kebijakan transportasi nasional," ungkap Ridwan.
Komisi V menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dan peningkatan layanan pelabuhan serta mengapresiasi kesiapan ASDP dalam mendukung operasi SAR dan keterbukaan dalam proses evaluasi pasca-kejadian.
Namun, Komisi V juga menuntut konsistensi dalam penerapan SOP keselamatan dan peningkatan infrastruktur terminal agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
- Penulis :
- Arian Mesa
