Pantau - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah tidak memasukkan empat pos anggaran dalam kebijakan efisiensi, yaitu pendidikan dan latihan (diklat) atau bimbingan teknis (bimtek), kajian dan analisis, bantuan pemerintah, serta infrastruktur.
Alasan Penolakan Efisiensi di Pos Tertentu
Indef menilai pemangkasan anggaran diklat atau bimtek akan mengurangi upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, padahal kualitas SDM merupakan faktor penting pertumbuhan ekonomi.
Pengurangan anggaran kajian dan analisis dikhawatirkan membuat kebijakan tidak berbasis bukti komprehensif dan berpotensi bias.
Bantuan pemerintah dinilai mampu memacu pertumbuhan ekonomi jika diarahkan pada kegiatan produktif.
Sementara itu, infrastruktur yang termasuk belanja modal dianggap vital untuk menjaga konektivitas dan mempercepat aktivitas ekonomi, sehingga pemotongan anggaran berisiko memperlambat pertumbuhan.
Latar Belakang Kebijakan
Permintaan ini disampaikan menyusul penerbitan aturan baru efisiensi anggaran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui PMK Nomor 56 Tahun 2025.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
