BGN dan Kemenkeu Kolaborasi Tingkatkan Literasi Keuangan untuk Dukung Program Prioritas Nasional

Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) dalam rangka meningkatkan literasi keuangan para petugas pengelola anggaran di lingkungan BGN, melalui webinar yang digelar Kamis, 14 Agustus 2025, di Jakarta.

Fokus pada Penguatan Tata Kelola Anggaran

Webinar bertajuk Membangun Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Mewujudkan Kesejahteraan ini menjadi wadah peningkatan pemahaman tata kelola keuangan bagi pejabat pengelola anggaran di BGN.

Sekretaris Utama BGN, Sarwono, menekankan bahwa pemahaman yang baik soal pengelolaan anggaran sangat penting bagi para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

"Semoga kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dengan pelatihan dan percepatan sertifikasi bagi para pejabat pengelola keuangan di BGN", ungkapnya.

Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional.

DJPb Siap Dampingi Pengelola Anggaran Daerah

Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb, Maudy Hermawan, menyatakan bahwa DJPb merupakan mitra penting bagi BGN, khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan program MBG di tingkat pusat dan daerah.

"Kami memiliki jajaran di seluruh Indonesia, baik di kanwil perbendaharaan maupun KPPN yang siap memberikan bimbingan teknis untuk pengelolaan anggaran yang lebih baik", ujarnya.

Maudy juga mengajak seluruh pengelola anggaran BGN, terutama yang bertugas di daerah, agar aktif berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

Ia menjelaskan dua skema utama dalam pelaksanaan anggaran, yaitu pembayaran langsung (LS) dari bendahara negara ke penyedia barang/jasa, serta penggunaan uang persediaan (UP) untuk kebutuhan harian melalui bendahara pengeluaran.

BGN berharap, melalui kolaborasi ini, literasi keuangan di kalangan pejabat pengelola anggaran meningkat, sehingga akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran dapat lebih terjamin.

Pengelolaan anggaran yang baik dinilai sebagai fondasi penting dalam menyukseskan program prioritas nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.