Pantau - Kementerian Dalam Negeri memberikan pendampingan khusus terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyusul adanya aduan masyarakat dan sorotan publik terkait alokasi anggaran di daerah tersebut.
Pendampingan Khusus dan Sorotan Publik
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan pemerintah pusat mencermati secara serius perkembangan pengelolaan anggaran di Kalimantan Timur usai menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah XXX di Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta.
Ia mengungkapkan, "Kaltim ini sedang kami dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kami mencermati opini yang ada di publik."
Kemendagri juga terus mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam penggunaan APBD sehingga tetap selaras dengan prinsip efisiensi.
Bima Arya menegaskan, "Kami terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi."
Tim Pengawas Diturunkan dan Catatan Evaluasi
Kemendagri mencatat sejumlah hal dalam pengelolaan anggaran di Kalimantan Timur sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, Kemendagri menurunkan tim dari Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah juga dilibatkan dalam komunikasi intensif dengan pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Ia menyampaikan, "Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kami sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan."
Bima Arya menekankan pentingnya kepala daerah memegang prinsip efisiensi serta mengedepankan kepentingan publik dalam setiap kebijakan anggaran.
Ia menutup dengan menegaskan, “Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang.”
- Penulis :
- Leon Weldrick
