Pantau - Mahfud MD meminta pemerintah menjamin keselamatan prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon menyusul gugurnya empat personel dalam tugas bersama UNIFIL.
Permintaan tersebut disampaikan Mahfud saat berada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
Ia menegaskan bahwa prajurit yang dikirim ke wilayah konflik menjalankan mandat negara sehingga negara wajib memastikan perlindungan maksimal.
"Prajurit TNI ke sana adalah tugas negara. Oleh sebab itu harus dijamin keselamatannya. Kalau tidak selamat, harus ada penjelasan mengapa itu terjadi," ungkapnya.
Situasi Konflik Dinilai Semakin Kompleks
Mahfud menyoroti bahwa kondisi di wilayah konflik Lebanon saat ini semakin kompleks dengan melibatkan berbagai pihak yang tidak selalu mematuhi aturan internasional.
Ia menyebut keberadaan pasukan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak sepenuhnya menjamin keamanan di lapangan.
"Meskipun pasukan perdamaian berada di bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), ada pihak-pihak yang tidak sepenuhnya tunduk pada aturan tersebut," ujarnya.
Menurutnya, serangan yang terjadi di wilayah tersebut kerap tidak membedakan sasaran, termasuk fasilitas kesehatan dan tenaga medis.
Kondisi tersebut dinilai turut meningkatkan risiko bagi prajurit Indonesia yang bertugas במסגרת misi United Nations Interim Force in Lebanon.
Desakan Sikap Tegas Pemerintah
Mahfud mendesak pemerintah untuk mempertegas sikap terkait keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon.
Ia juga meminta adanya jaminan keselamatan maksimal bagi seluruh personel TNI yang sedang bertugas.
Terkait kemungkinan penarikan pasukan, Mahfud menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah dan TNI.
"Itu merupakan kewenangan TNI dan pemerintah," katanya.
Sebagai informasi tambahan, empat prajurit TNI dilaporkan gugur saat menjalankan tugas perdamaian di Lebanon bersama UNIFIL.
- Penulis :
- Arian Mesa
