Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemberian akses CCTV di penyalur bahan bakar minyak (BBM) oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan kepada BPH Migas untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran dan tepat volume.
Penandatanganan PKS dan Tujuan Kerja Sama
PKS ditandatangani di Jakarta oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.
Erika menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan memastikan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) berjalan sesuai sasaran.
"Akses CCTV memungkinkan proses distribusi dipantau secara real time," ungkap Erika.
Ia menegaskan kerja sama ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, mengingat data dari CCTV dapat memuat informasi pribadi sehingga diperlukan perjanjian antarpengendali data untuk menetapkan batasan jelas mengenai maksud, tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
"Salah satu tools (instrumen) pengawasan yang menggunakan sistem teknologi informasi dalam penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP adalah CCTV yang dapat merekam dan menampilkan gambar atau video aktivitas penyaluran JBT dan JBKP di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)," jelasnya.
Implementasi dan Harapan Efektivitas
Tahap awal implementasi dilakukan di SPBU wilayah Sumatera Barat, kemudian akan diperluas secara bertahap ke daerah lain.
"Kita berharap bisa memantau atau memonitor dari Kantor BPH Migas. Apabila terjadi atau kita curigai ada hal-hal yang diindikasikan penyelewengan, barulah kita akan mendatangi lokasi," ujarnya.
Pertamina Patra Niaga menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari transformasi subsidi BBM yang telah berjalan dua tahun.
"Data-data tersebut sekarang akan kita konversikan dengan visual yang lebih visibel, sehingga catatan ini nanti memperkuat mekanisme distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran," kata Mars Ega.
Ia menambahkan bahwa transformasi ini dimulai dari pencatatan nomor kendaraan, dilanjutkan pencatatan elektronik, dan diperkuat database analitik.
Acara penandatanganan turut dihadiri jajaran anggota Komite BPH Migas, pejabat Pertamina, serta perwakilan manajemen terkait.
- Penulis :
- Arian Mesa
- Editor :
- Tria Dianti
