Pantau - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan bahwa kebijakan subsidi gas industri dalam program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sejak tahun 2020 telah membawa dampak positif yang luas bagi sektor keramik nasional.
Dampak tersebut meliputi peningkatan investasi, kapasitas produksi, kontribusi pajak, dan serapan tenaga kerja secara signifikan.
Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, mengungkapkan bahwa kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari industri keramik domestik melonjak 50 persen, dari Rp1,7 triliun pada 2020 menjadi Rp2,65 triliun pada 2024.
Selain itu, total serapan tenaga kerja baru mencapai 16 ribu orang dan kapasitas produksi nasional bertambah hingga 160 juta meter persegi.
Total investasi untuk kapasitas baru dalam sektor ini telah mencapai Rp160 triliun, menjadikan Indonesia salah satu dari empat produsen keramik terbesar di dunia.
Gangguan Suplai Gas dan Harga LNG Ancam Keberlanjutan Industri
Meski demikian, Asaki menyayangkan adanya gangguan suplai gas serta pembatasan kuota penggunaan HGBT yang saat ini terjadi.
Beban tambahan juga muncul akibat tingginya surcharge harga gas regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG).
“Dua industri tableware di Tangerang terpaksa merumahkan sekitar 700 karyawannya,” ungkap Edy.
Asaki meminta pemerintah segera turun tangan mencarikan solusi atas gangguan ini untuk mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menjaga keberlanjutan sektor industri keramik.
Mereka juga mendesak agar pemerintah memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang stabil, khususnya di tengah ekspansi besar-besaran yang sedang berlangsung.
Ekspansi pabrik keramik senilai Rp8 triliun yang ditargetkan selesai pada awal 2027 terancam batal akibat ketidakpastian pasokan gas.
Rencana tersebut mencakup tambahan kapasitas produksi sebesar 90 juta meter persegi dan potensi serapan tenaga kerja hingga 6 ribu orang.
Pemerintah Bentuk Pusat Krisis Industri Guna Tanggapi Keluhan
Menanggapi situasi ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah membentuk Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT.
Langkah ini diambil setelah tersebarnya surat dari produsen gas yang menyatakan akan ada pembatasan pasokan gas hingga 48 persen.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa pusat krisis ini bertujuan untuk menampung keluhan industri sekaligus mencari jalan keluar dari situasi darurat yang tengah dihadapi.
Asaki juga mengingatkan bahwa kebijakan seperti Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan SNI Wajib sebelumnya telah memberikan dampak positif nyata, namun semua capaian itu kini terancam jika persoalan pasokan gas tidak segera ditangani.
- Penulis :
- Aditya Yohan
