Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Transmigrasi Melolo di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya dari sisi infrastruktur dasar yang dinilai penting untuk menunjang pertumbuhan kawasan tersebut.
Infrastruktur dan Konsolidasi Jadi Prioritas
"Dukungan dari sisi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur tentu juga ada kaitan bagaimana infrastruktur dasarnya bisa men-support agar ini semakin maju dan berkembang," ujar AHY saat mengunjungi PT Muria Sumba Manis, inisiator pengembangan kawasan transmigrasi tersebut.
AHY menggarisbawahi sejumlah hal yang perlu disiapkan, antara lain persoalan status lahan harus clean and clear, pembangunan infrastruktur jalan yang lebih efisien, serta pengembangan pelabuhan untuk memperkuat akses logistik.
Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi masyarakat transmigran agar pengembangan kawasan berjalan dengan baik.
"Kalau sudah bisa dipetakan lebih detail berapa masyarakat transmigran yang akan kita konsolidasi di wilayah sini. Tapi misalnya untuk perumahan dan lain-lain, juga perlu dipersiapkan dan diperhatikan," ucap AHY.
Transmigrasi untuk Industrialisasi Luar Jawa
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan kawasan Melolo harus dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
Ia menekankan bahwa program transmigrasi saat ini bukan lagi semata-mata soal perpindahan penduduk, melainkan bagian dari upaya industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa.
"Transmigrasi tidak lagi hanya sekedar perpindahan penduduk tetapi bagaimana melakukan seperti yang diciptakan oleh founding fathers kita, industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa, utamanya dengan para transmigran sebagai tenaga kerjanya, dengan mengutamakan masyarakat lokal," ujar Iftitah.
Ia menyebut bahwa Kawasan Transmigrasi Melolo memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah timur Indonesia.
Iftitah juga mengungkapkan bahwa sudah ada MoU antara Kementerian Transmigrasi (saat itu Kementerian Desa dan PDTT) sejak tahun 2017 yang akan segera diperbarui.
"Nanti teknis akan diatur lebih lanjut. Sebetulnya sudah ada MoU pada tahun 2017. Mungkin akan kami perbaiki MoU tersebut," katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
