
Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan elektrifikasi terhadap 5.700 desa dan 4.400 dusun di seluruh Indonesia hingga tahun 2030.
Hal tersebut diungkapkan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025.
Rapat tersebut membahas program-program yang tertunda pada 2025 serta penyusunan rencana kerja untuk tahun-tahun mendatang.
"Kita bahas tentang ekonomi ya, terus program 2025 yang masih pending dan perlu diselesaikan. Kemudian bicara soal prospek 2026 dalam rangka pertumbuhan ekonomi. (Dari sisi energi, red.) kita akan mencoba membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik, dan 4.400 dusun. Jadi, kita akan selesaikan sampai 2029–2030. Itu harus selesai," ungkap Bahlil.
Anggaran Sudah Masuk RAPBN 2026
Terkait pembiayaan program, Bahlil menjelaskan bahwa anggaran untuk elektrifikasi desa sudah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
"Sudah dimasukkan anggarannya, dari APBN karena itu kan pelayanan masyarakat. Karena apa? Kami lapor Presiden, Pak Presiden ini urusan rakyat kecil, tak bisa kita hitung secara ekonomi karena butuh kehadiran negara. Presiden perintahkan, dan langsung dianggarkan," jelasnya.
Saat ini, rincian besaran biaya untuk program tersebut masih dalam proses perhitungan oleh kementerian terkait.
LPG 3 Kg Akan Gunakan Verifikasi NIK
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyampaikan kebijakan baru terkait distribusi gas LPG 3 kilogram.
Mulai tahun depan, penyaluran LPG bersubsidi tersebut akan dilakukan berdasarkan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Tahun depan iya (pakai NIK). Jadi, kalian jangan pakai LPG 3 kilo lah. Desil 8, 0, 10, saya pikir mereka dengan kesadaranlah (untuk tidak membeli tabung gas bersubsidi, red.)," ucapnya.
Rangkaian Rapat Presiden dan Penghargaan untuk Tokoh Nasional
Presiden Prabowo pada hari yang sama memimpin sejumlah rapat terbatas lainnya setelah sebelumnya melantik beberapa duta besar dan kepala badan baru.
Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan dan tanda jasa kepada lebih dari 100 tokoh nasional yang terdiri dari purnawirawan TNI, anggota kabinet, pimpinan legislatif, tokoh kehakiman dan kepolisian, musisi, sastrawan, dan budayawan.
Dalam salah satu rapat terbatas tersebut, Presiden memanggil tiga menteri, yaitu:
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
Ketiganya diminta untuk menyampaikan laporan perkembangan program kerja serta berdiskusi mengenai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti