Pantau - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menerima alokasi anggaran sebesar Rp120 miliar dari pemerintah pusat pada tahun 2025 untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi yang terjadi pada Mei 2024.
Anggaran tersebut dikucurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan akan difokuskan untuk pembangunan saluran irigasi, jalan, dan jembatan.
"Pada 2025 Kabupaten Tanah Datar menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat terutama Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan irigasi, jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana," ungkap Bupati Tanah Datar, Eka Putra, saat diwawancarai di Kota Sawahlunto, Sabtu (6/9/2025).
Eka Putra menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur, Wakil Gubernur Sumbar, seluruh bupati dan walikota se-Sumbar, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Pertemuan itu membahas rencana prioritas pembangunan tahun 2025–2026 yang berpotensi difasilitasi oleh pemerintah pusat.
Usulan Tambahan untuk Tahun 2026
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Tanah Datar mengajukan sejumlah permohonan bantuan tambahan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Usulan itu mencakup pembangunan pasar Batusangkar, pembangunan sport center, jembatan, serta perbaikan beberapa ruas jalan.
Pengajuan ini ditujukan untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta mempercepat pemulihan sektor pertanian yang terdampak banjir lahar dingin.
Bencana yang terjadi pada Mei 2024 tersebut menyebabkan kerusakan parah, termasuk ratusan hektare sawah yang mengalami gagal panen.
Dari semua usulan, pembangunan pasar Batusangkar menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
"Skala prioritas kita pembangunan pasar Batusangkar dulu, kalau ini sudah jadi baru kita upayakan pembangunan jalan dan jembatan," ia menegaskan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan dukungan terhadap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Sumatera Barat.
"Seluruh proposal yang dibawa bupati dan walikota sudah diterima masing-masing balai yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, dan saya akan membantu memfasilitasinya," katanya.
Andre menekankan bahwa sinergi tersebut penting untuk memastikan pembangunan di Ranah Minang berjalan efektif dan merata.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
