
Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengunjungi kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk meninjau langsung penyerapan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di bank tersebut.
Kunjungan ini direncanakan sebagai respons atas realisasi penyaluran dana yang dinilai masih rendah, yakni sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah Rp25 triliun, atau sekitar 42 persen.
"Tapi Dirut BTN bilang akan percepat yang Rp15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat", tegas Purbaya.
Ia mengakui belum memiliki data lengkap soal penyerapan dana oleh BTN, sehingga merasa perlu berdiskusi langsung dengan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu.
"Ke banknya saya nggak sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi, Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang protes katanya (sidak) itu bukan hak saya, tapi saya kan pengawas Danantara", ujar Purbaya.
BTN Klaim Siap Serap Penuh Dana SAL November 2025
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan optimisme bahwa seluruh dana penempatan sebesar Rp25 triliun akan terserap sepenuhnya pada November 2025.
Dana tersebut disalurkan ke sektor-sektor produktif, termasuk konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, dan pembiayaan perumahan rakyat.
Dari Rp10,5 triliun yang telah disalurkan hingga akhir September 2025, Nixon menyebut baru sekitar Rp4,5 triliun yang telah reimburse.
"Sisanya akan kita tagihkan bulan Oktober ini", jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa karakteristik portofolio BTN yang berfokus pada pembiayaan sektor perumahan, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), membuat proses penyaluran lebih kompleks dan memakan waktu.
BTN sendiri mengklaim bahwa penyerapan masih dalam tahap awal dan berlangsung secara bertahap, seiring dengan proses verifikasi dan persetujuan kredit.
Untuk mendukung percepatan, BTN telah menyiapkan pipeline kredit di berbagai segmen seperti korporasi, komersial, UMKM, konsumer, dan syariah.
"Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana Penempatan Uang Negara (PUN) yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan", ungkap Nixon.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti