HOME  ⁄  Ekonomi

Kebijakan Energi-Industri Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Kebijakan Energi-Industri Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan
Foto: (Sumber: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhin (kiri) dan Deputi bidang Perekonomian Setkab Satya Bhakti Parikesit (kanan) memberikan keterangan pers terkait kebijakan transportasi dan BBM di Jakarta, Senin (6/4/2026). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU.)

Pantau - Perekonomian Indonesia pada 2026 menghadapi berbagai tantangan global dan domestik yang berdampak pada daya saing dan stabilitas ekonomi, berdasarkan telaah pengamat industri strategis Rioberto Sidauruk, Minggu (19/4/2026).

Data World Economic Forum menunjukkan peringkat daya saing Indonesia turun dari posisi 27 ke 40.

Peringkat pendidikan berada di posisi 62, sementara kesehatan dan lingkungan di posisi 63, serta efektivitas institusi pemerintah di posisi 51.

Survei ekonom LPEM FEB UI juga menunjukkan kondisi ekonomi cenderung memburuk atau stagnan, ditandai meningkatnya inflasi dan terancamnya daya beli masyarakat.

Nilai tukar rupiah sempat mencapai Rp17.000 per dolar AS.

Pemerintah menahan harga BBM subsidi untuk menjaga stabilitas, namun kebijakan ini berpotensi membebani APBN jika tidak dikelola dengan baik.

Risiko global yang dihadapi meliputi dampak teknologi Artificial Intelligence (AI), pelemahan ekonomi, kesenjangan, cuaca ekstrem, serta krisis pangan.

Indeks transisi energi Indonesia berada di peringkat 58 dari 120 negara, dengan ketergantungan pada energi fosil yang masih tinggi.

Padahal, transisi energi hijau berpotensi menciptakan 1,3 juta lapangan kerja hingga 2050.

Di sisi eksternal, kebijakan tarif ekspor Amerika Serikat sebesar 19 persen turut mempengaruhi sektor industri seperti logam, mesin, tekstil, dan elektronik.

Masuknya barang ilegal seperti pakaian bekas dan produk tanpa standar serta lemahnya pengawasan pelabuhan menjadi tantangan tambahan.

Selain itu, ketergantungan bahan baku impor dan tumpang tindih regulasi dinilai menghambat investasi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 5,11 persen.

Rioberto merekomendasikan perbaikan tata kelola impor dan pengawasan pelabuhan, efisiensi biaya produksi melalui kepastian harga energi, serta dukungan pembiayaan bagi industri kecil dan menengah.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan transformasi energi hijau melalui insentif dan reformasi perizinan.

"Ketika pabrik-pabrik bertahan, ketika IKM mampu bersaing, dan ketika kebijakan publik responsif terhadap perubahan, maka daya saing nasional akan tumbuh bukan karena dilindungi, melainkan karena menjadi tangguh," ujarnya.

Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan resiliensi ekonomi melalui adaptasi dan kebijakan yang tepat.

Penulis :
Gerry Eka