Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp371,5 triliun atau setara dengan 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per 30 September 2025.
Pendapatan Negara Menurun Imbas Harga Komoditas
Hingga akhir triwulan III-2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun atau 65 persen dari proyeksi APBN 2025.
Angka ini turun 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.008,6 triliun.
Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas global yang berdampak pada penerimaan perpajakan, terutama dari sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan.
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.516,6 triliun atau 63,5 persen dari proyeksi, menurun 2,9 persen dari tahun lalu.
Rinciannya, penerimaan pajak turun 4,4 persen dengan realisasi sebesar Rp1.295,3 triliun atau 62,4 persen dari proyeksi.
Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai justru tumbuh 7,1 persen dengan nilai Rp221,3 triliun atau 71,3 persen dari proyeksi.
"Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sedikit tertahan. Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan", ungkapnya.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp344,9 triliun atau 72,3 persen dari proyeksi, mengalami perlambatan sebesar 19,8 persen dibandingkan tahun lalu.
Belanja Negara Terkendali, Keseimbangan Primer Surplus
Realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari proyeksi.
Angka ini menurun 0,8 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp2.251,8 triliun.
Belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp1.589,9 triliun atau 59,7 persen dari proyeksi, mengalami perlambatan sebesar 1,6 persen.
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) turun 0,3 persen dengan realisasi Rp800,9 triliun atau 62,8 persen dari proyeksi.
Sementara belanja non-K/L turun 2,9 persen menjadi Rp789 triliun atau 56,8 persen dari proyeksi.
Namun demikian, penyaluran transfer ke daerah (TKD) menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 1,5 persen dengan nilai Rp644,9 triliun atau 74,6 persen dari proyeksi.
"Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bantuan sosial (bansos), dan belanja modal infrastruktur", ia mengungkapkan.
Keseimbangan primer menunjukkan surplus sebesar Rp18 triliun, menandakan konsolidasi fiskal yang tetap terjaga.
"Sampai dengan akhir triwulan III-2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen PDB dan keseimbangan primer yang positif", ungkap Purbaya.
Ia menambahkan, "Tren realisasi itu menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel, yang mampu menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah".
- Penulis :
- Shila Glorya
