
Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Danantara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tanpa menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Purbaya, Danantara memperoleh pendanaan kuat dari dividen yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai mencapai Rp80 triliun hingga Rp90 triliun per tahun.
"Ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan enggak dibayar, tapi (dibayar) Danantara, bukan APBN, kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana," ujar Purbaya.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).
Struktur Pembayaran Jadi Kunci
Purbaya menegaskan bahwa dalam klausul perjanjian pinjaman dengan China Development Bank (CDB), yang terpenting adalah struktur pembayarannya jelas, bukan siapa yang membayar.
Ia menekankan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menutupi utang KCIC yang jumlahnya sangat besar.
Total investasi proyek KCIC sendiri mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara dengan Rp120,38 triliun, dengan 75 persen pendanaannya berasal dari pinjaman CDB yang dikenakan bunga 2 persen per tahun.
Saat ini, CEO Danantara Rosan Roeslani tengah melakukan kajian teknis untuk menentukan skema penyelesaian utang yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.
Setelah kajian selesai, Danantara akan mengajukan usulan skema pembayaran kepada pemerintah.
Pemerintah sendiri telah mengalihkan seluruh dividen BUMN yang sebelumnya masuk ke kas negara untuk dikelola langsung oleh Danantara.
Sebagian dari dana dividen tersebut sempat ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah, namun Purbaya meminta agar penempatan dana itu dioptimalkan agar lebih produktif.
Dua Opsi Masih Dikaji
Saat ini terdapat dua opsi yang sedang dikaji untuk penyelesaian utang KCIC, yaitu pelimpahan tanggung jawab kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Namun, kedua opsi tersebut belum final, dan pemerintah masih mendorong agar Danantara menjadi pihak utama dalam pembayaran utang tersebut.
Purbaya meyakini bahwa dengan pengelolaan dividen yang optimal, Danantara dapat menjalankan kewajibannya tanpa membebani APBN.
Ia juga menyebut bahwa potensi kenaikan dividen dari BUMN setiap tahun akan semakin memperkuat posisi keuangan Danantara di masa mendatang.
Kajian teknis yang sedang dilakukan oleh Danantara akan menjadi dasar dalam menentukan skema pembayaran akhir yang sesuai dengan regulasi dan kondisi keuangan yang berlaku.
- Penulis :
- Leon Weldrick